REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Eksekutif Kantor PBB untuk Koordinasi Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC), Simon Stiell, memperingatkan krisis iklim telah mencapai tingkat darurat nasional di berbagai negara seiring meningkatnya gelombang panas, kebakaran hutan, badai, dan bencana terkait iklim yang memicu kerugian kemanusiaan sekaligus menghantam perekonomian.

"Alarm iklim berbunyi dari segala arah," kata Stiell dalam pernyataan yang dirilis pada Selasa (28/7/2026).

Menurut dia, bencana yang dipicu perubahan iklim kini telah menjadi kenyataan yang dihadapi miliaran orang di dunia yang terus memanas akibat ketergantungan manusia pada pembakaran batu bara, minyak, dan gas.

Ia menyoroti kebakaran hutan berskala besar yang melanda Prancis, Spanyol, dan sejumlah wilayah Eropa setelah gelombang panas berkepanjangan mengeringkan bentang alam. Kebakaran tersebut memaksa evakuasi massal dan menimbulkan pukulan besar bagi ekonomi regional maupun nasional.

"Dengan suhu diperkirakan kembali melonjak pekan ini, biaya krisis iklim, baik bagi manusia maupun ekonomi, kini telah mencapai tingkat darurat nasional," ujar Stiell.

Di Afrika Utara, suhu dilaporkan mendekati 49 derajat Celsius sehingga mengancam keselamatan jiwa, mata pencaharian, serta membebani rumah sakit dan sistem kelistrikan. Sementara itu, badai mematikan menghancurkan permukiman di Cile, dan Jepang mencatat rentetan hari terpanjang dengan suhu mencapai 40 derajat Celsius.

Stiell menegaskan bukti ilmiah mengenai penyebab pemanasan global sudah tidak terbantahkan. Menurut dia, pembakaran bahan bakar fosil dalam jumlah besar membuat gelombang panas, banjir besar, dan badai ekstrem menjadi lebih sering, lebih intens, dan semakin mahal dampaknya.

Karena itu, ia mendesak dunia mempercepat penghentian penggunaan batu bara, minyak, dan gas, memperluas pemanfaatan energi terbarukan, melindungi hutan, serta meningkatkan perlindungan bagi masyarakat yang sudah terdampak paling parah. Negara-negara rentan, kata dia, membutuhkan dukungan agar mampu bertransisi sesuai dengan skala dan kecepatan yang dituntut krisis iklim.

Peringatan tersebut muncul ketika Prancis menghadapi salah satu musim kebakaran hutan terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Dikutip dari Anadolu Agency, sejak awal tahun, kebakaran hutan di Prancis telah menghanguskan sekitar 115 ribu hektare lahan.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, menyebut kondisi itu sebagai situasi yang "luar biasa". Di Departemen Gironde, di barat daya Prancis, sekitar 42 ribu hektare lahan hangus dan lebih dari 220 ribu orang harus dievakuasi.

Kebakaran juga masih berlangsung di Landes, Haute-Corse, Var, dan Hautes-Alpes. Ekonom dari Observatorium Ekonomi Prancis (OFCE), Mathieu Plane, mengatakan frekuensi bencana iklim yang terus meningkat akan membawa konsekuensi besar terhadap perekonomian, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, hingga infrastruktur.

"Gelombang panas atau kebakaran hutan yang berlangsung lama dan berskala besar akan berdampak pada ekonomi, infrastruktur, hasil pertanian, maupun pariwisata," katanya kepada France Inter.

Menurut Plane, tantangan terbesar ke depan adalah membangun ketahanan ekonomi. Perubahan cara bekerja, aktivitas ekonomi, hingga sektor pariwisata harus disesuaikan karena bencana semacam ini tidak lagi bersifat insidental, melainkan semakin sering terjadi.

Merespons kondisi tersebut, Kementerian Ekonomi Prancis menggelar pertemuan dengan pelaku sektor pariwisata, energi, asuransi, dan telekomunikasi untuk menilai kerusakan, mengidentifikasi kebutuhan mendesak, serta memastikan kegiatan ekonomi tetap berjalan di wilayah terdampak.

Menteri Ekonomi Prancis, Roland Lescure, mengatakan kebakaran hutan menghantam perekonomian negaranya "seperti petir". Lebih dari 13 ribu perusahaan di Gironde terdampak evakuasi akibat kebakaran.

Pemerintah Prancis menyatakan perusahaan yang mengalami kerusakan langsung maupun gangguan usaha akibat kebakaran berhak memperoleh skema bantuan pengangguran parsial. Pemerintah juga meminta perusahaan asuransi menanggung biaya akomodasi sementara bagi warga yang dievakuasi dari rumah utama mereka di Gironde, Landes, dan Var selama maksimal tiga pekan apabila belum diizinkan kembali.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron memimpin rapat krisis antarkementerian untuk mengoordinasikan respons pemerintah terhadap kebakaran yang hingga kini masih belum sepenuhnya terkendali. Sedikitnya 84 petugas pemadam kebakaran dilaporkan mengalami luka saat memadamkan api.

Stiell menegaskan rangkaian bencana yang kini melanda berbagai kawasan dunia menunjukkan bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman pada masa depan, melainkan krisis yang telah berlangsung saat ini dan menuntut percepatan transisi menuju energi bersih serta perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat paling rentan.

sumber : Antara