Legislator Kotim dorong pembangunan sumur bor untuk tiga desa

Senin, 7 September 2026 19:49 WIB

Anggota Dapil I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Angga Aditya Nugraha. ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Angga Aditya Nugraha mendorong pembangunan sumur bor di tiga desa daerah pemilihan (Dapil) I yang hingga kini belum mendapatkan akses jaringan air bersih dari PDAM.

“Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang merupakan wilayah Dapil I terdiri dari lima kelurahan dan enam desa, di antaranya itu ada tiga desa yang saat ini belum terjamah air bersih karena belum ada jaringan dari pihak PDAM,” kata Angga di Sampit, Senin.

Tiga desa yang dimaksud yakni Desa Bapanggang Raya, Bapeang dan Bangkuang Makmur. Kondisi ini terbilang ironis, karena Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sendiri masuk dalam kawasan ibu kota kabupaten dan pusat administrasi pemerintahan setempat.

Angga menyarankan pemerintah desa segera menyampaikan surat permohonan kepada pemerintah daerah agar pembangunan sumur bor dapat direalisasikan sebagai salah satu solusi penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Terlebih saat ini, keberadaan sumur bor tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi persoalan di Kotim.

“Ini kepentingan untuk air bersih masyarakat di desa dan juga untuk kepentingan karhutla, karena sebagaimana kita ketahui saat ini krisis air untuk memadamkan karhutla,” ujarnya.

Ia melanjutkan, kebutuhan air bersih semakin terasa ketika masyarakat dan petugas menghadapi kondisi kekeringan yang meningkatkan risiko terjadinya karhutla.

Ketersediaan sumber air di sekitar pemukiman maupun lokasi rawan kebakaran dinilai dapat membantu mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran.

Selanjutnya untuk solusi jangka panjang, pihaknya juga mendorong perluasan jaringan PDAM ke tiga desa tersebut. Angga mengaku pihaknya telah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut dalam pembahasan bersama jajaran eksekutif Pemkab Kotim.

“Kami selalu mengusulkan agar ketiga desa tersebut bisa terjamah air bersih. Kami juga sudah bermohon kepada pemerintah daerah agar pemasangan sanitasi atau irigasi segera dilaksanakan untuk tiga desa tersebut,” ucapnya.

Baca juga: Fraksi Golkar DPRD Kotim dorong optimalisasi PAD secara konkret

Disamping berkaitan dengan kebutuhan dasar dan penanganan karhutla, penyediaan air bersih juga dinilai memiliki kaitan dengan upaya pemerintah menekan angka stunting.

Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat bagi keluarga.

Angga menilai pembangunan infrastruktur air bersih harus dipandang sebagai investasi jangka panjang karena manfaatnya tidak hanya dirasakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan sanitasi, tetapi juga mendukung kesehatan masyarakat serta ketahanan desa menghadapi kondisi kekeringan.

Saat ini, masyarakat di tiga desa tersebut masih mengandalkan bantuan pasokan air bersih dari pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga sempat menyediakan tandon yang kemudian diisi secara berkala untuk memenuhi kebutuhan warga.

“Sementara ini mereka menggunakan bantuan air bersih dan ada beberapa yang kemarin kami gunakan tandon. Tandon itu juga diisi oleh pemerintah daerah. Namun setelah berjalan dan saat implementasinya ternyata tandon air tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat yang ada di sana,” ungkap Angga.

Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, kapasitas tandon dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Keterbatasan tersebut membuat distribusi air belum dapat menjangkau warga secara merata, terutama ketika kebutuhan meningkat akibat kondisi kemarau.

Oleh sebab itu, Angga menilai pembangunan sumur bor dapat menjadi langkah awal sembari menunggu perluasan jaringan PDAM ke wilayah tersebut. Dengan sumber air yang tersedia secara lebih permanen, ketergantungan masyarakat terhadap pasokan air melalui tandon dapat dikurangi.

Ia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap tiga desa tersebut dengan menyusun langkah yang terintegrasi, mulai dari penyediaan sumber air sementara, pembangunan sumur bor hingga perluasan jaringan pelayanan air bersih.

Masuknya layanan PDAM tetap menjadi solusi yang paling diharapkan karena dapat memberikan akses air bersih secara lebih merata dan berkelanjutan kepada seluruh masyarakat.

“Oleh sebab itu, kita menginginkan adanya PDAM masuk di sana sehingga semua masyarakat secara merata mendapatkan air bersih,” demikian Angga.

Baca juga: Fraksi Golkar Kotim: Kekurangan anggaran harus jadi bahan evaluasi

Baca juga: DPRD Kotim dorong kebijakan adaptif antisipasi bencana berbasis data BMKG

Baca juga: Fraksi Golkar Kotim minta APBD Perubahan dilaksanakan konsisten dan akuntabel

Pewarta : Devita Maulina
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.