LMA Tanah Papua perkuat eksistensi kelembagaan di Papua Pegunungan

2026-10-08 13:15

LMA Tanah Papua perkuat eksistensi kelembagaan di Papua Pegunungan

Kamis, 8 Oktober 2026 20:15 WIB

Ketua LMA Tanah Papua Lenis Kogoya memberikan arahan pada pembukaan musyawarah LMA tingkat Papua Pegunungan yang dilaksanakan di Wamena, Kamis (8/10/2026. ANTARA/Yudhi Efendi

Wamena (ANTARA) - Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua memperkuat eksistensi kelembagaan di Papua Pegunungan (Papeg) guna mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan damai di daerah tersebut.

Ketua LMA Tanah Papua Lenis Kogoya di Wamena, Kamis, mengatakan kegiatan ini untuk memperkuat struktur kelembagaan baik tingkat provinsi maupun kabupaten di Papua Pegunungan guna mendorong terwujudnya kamtibmas yang aman dan damai.

“Kehadiran LMA bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mendukung seluruh program dan kebijakan, di mana LMA harus terdepan dalam menjaga situasi keamanan di Tanah Papua khususnya Papua Pegunungan sehingga pembangunan dan kesejahteraan yang diinginkan terwujud,” kata Lenis Kogoya yang juga Staf Khusus Menteri Pertahanan RI Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada pembukaan musyawarah LMA tingkat Papua Pegunungan.

Menurut Lenis, selain musyawarah pihaknya juga akan mengangkat Ketua LMA Papua Pegunungan yang tugasnya bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah tersebut.

“Kami ingin menegaskan kalau untuk Ketua LMA Papua Pegunungan itu statusnya diangkat, berbeda dengan Ketua LMA kabupaten itu harus dilakukan pemilihan. Kami ingin LMA menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong suatu perubahan yang positif di Papua Pegunungan,” ujarnya.

Dia menjelaskan dalam musyawarah tersebut poin utama yang akan dibahas yakni mengenai peradilan adat dan hukum-hukum adat yang nantinya berlaku di seluruh wilayah Papua Pegunungan.

“Sering terjadi konflik sosial sehingga kami akan membahas peradilan adat terkait pembunuhan, perang suku dengan tujuan penyelesaian dari masalah itu seperti apa supaya tidak berlarut-larut dan wilayah Papua Pegunungan tetap aman dan damai,” katanya.

Dia menambahkan, hal utama yang menjadi fokus adalah posisi masyarakat adat dalam menghadapi gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Papua Pegunungan.

“Masalah keamanan saat ini sangat serius, di mana KKB telah menetapkan wilayah Papua Pegunungan sebagai zona merah atau zona perang. Maka kedudukan adat harus kita kuatkan supaya dapat membantu pemerintah atau aparat keamanan TNI-Polri dalam mencegah tindak kejahatan yang dilakukan oleh KKB,” ujarnya.