Selasa, 22 September 2026, 12:40 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Koperasi tengah didorong untuk bertransformasi agar tak sekadar dikenal sebagai badan usaha konvensional yang identik dengan generasi terdahulu. Pemerintah kini menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari rebranding hingga digitalisasi, demi membuat koperasi lebih dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan rebranding menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat kembali posisi koperasi di Indonesia. Langkah tersebut sekaligus ditujukan agar koperasi tidak tertinggal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun sektor swasta.

Sasaran utama upaya tersebut adalah generasi milenial dan Gen Z yang dinilai semakin kurang memahami keberadaan serta konsep koperasi. Pemerintah ingin mengubah cara koperasi diperkenalkan agar lebih relevan dengan perkembangan zaman.

Baca Juga: Kopdes Tinggalkan Utang Triliunan tapi Kenapa Manajernya Belum Mulai Kerja? Ini Kata Pemerintah

“Dengan dukungan semua jajaran di Kementerian Koperasi, kami melakukan beberapa langkah gerak cepat. Yang pertama rebranding koperasi, karena memang koperasi apa namanya, udah banyak yang kurang paham lagi, terutama di kalangan generasi muda, milenial dan Gen Z,” kata Ferry saat membuka Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Tak berhenti pada perubahan citra, Kementerian Koperasi juga mulai membenahi sistem informasi dan data koperasi. Digitalisasi didorong agar data yang sebelumnya cenderung statis dapat berkembang menjadi informasi yang lebih dinamis.

“Kami sekarang dengan Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi merombak digitalisasi informasi data yang ada di Kementerian Koperasi yang sebelumnya sifatnya statis, kita dorong pelan-pelan menjadi data yang sifatnya lebih dinamis,” ungkap dia.

Baca Juga: Kalau Prabowo Mau Menang Telak di Pemilu 2029, Resepnya...

Pemerintah juga ingin mengubah fokus tata kelola koperasi. Jika sebelumnya perhatian lebih banyak diarahkan pada aspek kelembagaan, Ferry mengatakan pengembangan bisnis kini perlu mendapatkan porsi yang lebih besar.

“Tata kelola ini penting. Di Kementerian Koperasi sebelumnya tuh memang lebih banyak heavy-nya atau bobotnya tentang kelembagaannya. Nah sekarang kita mau dorong bobotnya tuh ke pengembangan bisnisnya. Karena koperasi itu adalah sesungguhnya sama dengan teman-teman Gapki,” ujarnya.

Menurut Ferry, koperasi pada dasarnya merupakan badan usaha sehingga kemampuan mengembangkan bisnis menjadi bagian penting yang harus diperkuat. Karena itu, pemerintah tidak hanya ingin koperasi memiliki struktur kelembagaan yang kuat, tetapi juga mampu menghasilkan kegiatan usaha yang lebih besar.

Salah satu contohnya diterapkan pada koperasi yang bergerak di sektor perkebunan sawit. Koperasi didorong tidak berhenti pada kegiatan produksi, tetapi bisa berkembang hingga memiliki pabrik pengolahan crude palm oil (CPO). Hal serupa juga diarahkan kepada koperasi peternak sapi perah agar dapat memiliki industri pengolahan susu.

“Koperasi itu adalah badan usaha dan bobot atau heavy dengan bisnisnya, itu yang sekarang kita dorong termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita sekarang mendorong koperasi-koperasi yang berkegiatan di perkebunan sawit sekarang kita dorong untuk masuk punya pabrik CPO, dan seterusnya,” sebutnya.

Dengan rangkaian langkah tersebut, pemerintah ingin koperasi kembali memiliki daya tarik sekaligus kemampuan bersaing di tengah perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi. 

Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri