AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, memperkuat kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.

Dia mengatakan, penurunan angka stunting, kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat direalisasikan melalui dukungan terhadap Program MBG.

"Nah ini dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu, kepala daerah-kepala daerah akan sangat terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN," kata Tito, dalam Rapat Koordinasi Khusus antara Kemendagri, BGN, dan seluruh pemerintah daerah (Pemda), Kamis (13/8/2026).

Baca Juga: Guru Bisa Langsung Sampaikan Masalah MBG kepada BGN Lewat Kanal Khusus

Dia pun mengajak kepala daerah untuk memanfaatkan program MBG dalam mengatasi tantangan di lingkungan masyarakat. Bila berhasil diimplementasikan dengan baik di daerah, kepala daerah juga akan memperoleh dampak positif.

Selain itu, pelaksanaan program yang optimal dinilai bakal membuka lapangan kerja serta meningkatkan produksi di sektor pangan. Program MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui implementasi yang optimal, program itu bakal menggerakkan rantai pasok bagi produsen, petani, nelayan, hingga peternak.

Bahkan, program tersebut juga diyakini bakal membantu pengendalian inflasi di daerah melalui intervensi BGN dalam menyerap pasokan pangan di daerah.

"Nah jadi di daerah-daerah tertentu beliau (Kepala BGN) bisa memberikan instruksi. Beli ikan, SPPG misalnya gitu. Beli telur, ketika harga telurnya turun. Nah, jadi memang banyak sekali manfaatnya rekan-rekan pemerintah daerah, ya. Kita harus dukung," jelasnya.

Baca Juga: MBG 3B Sasar 9,6 Juta Bumil, Busui dan Balita

Dia menjelaskan, pelibatan Pemda dalam Program MBG telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Untuk memperkuat kolaborasi ini, Kementerian Dalam Negeri melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi, dan Sekretaris Utama BGN, Lili Khamiliyah.

"Dengan adanya kerja sama Dukcapil, ya kami sangat harapkan nanti ini akan memberikan kontribusi juga kepada program MBG BGN. Tidak hanya kuantitatif, jumlah anak atau ibu yang menjadi penerima manfaat, tapi langsung bisa secara kualitatif, yaitu siapa penerimanya. Itu bisa ketahuan," tambahnya.