Mengapa Timur Tengah bisa membara lagi

Kamis, 24 September 2026 11:31 WIB

Peta kawasan Timur Tengah. (Google.Co.Id/Dok)

Jakarta (ANTARA) - Di tengah perpecahan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) serta keretakan dalam koalisi anti-Houthi, Timur Tengah kembali memanas oleh situasi terakhir di Yaman.

Dalam sebulan terakhir, Ansar Allah atau Gerakan Houthi, melakukan ofensif ke pesisir barat Yaman di tepi Laut Merah.

Serangan itu membuat Houthi bisa menduduki posisi-posisi strategis di sekitar Selat Bab al-Mandab sehingga mengubah peta konflik Yaman yang sudah berlangsung selama 12 tahun.

Dengan memperluas wilayah sampai pesisir barat, Houthi membuka dimensi strategis baru dalam konflik di Yaman.

Iran yang menjadi sekutu utama Houthi bisa mendapatkan keuntungan strategis jika suatu waktu harus berperang lagi dengan Amerika Serikat, yakni menguasai dua selat paling strategis untuk jalur maritim dan minyak dunia, yakni Selat Hormuz dan Selat Bab al-Mandab.

Sebaliknya, Arab Saudi, yang sejak 2015 terlibat perang di Yaman, bisa terganggu oleh perkembangan terbaru itu.

Saudi tak terganggu ketika Selat Hormuz ditutup oleh Iran karena mereka bisa mengalihkan minyaknya ke Jalur Pipa Timur-Barat yang membentang dari bagian timur negeri itu sampai Terminal Yanbu di tepi Laut Merah.

Dari Yanbu, minyak Saudi dikapalkan ke Asia melewati Laut Merah, Selat Bab al-Mandab, Laut Arab, sampai tujuan-tujuan terakhir, khususnya India, China, Jepang, dan Korea Selatan.

Namun perkembangan terkini di Yaman membuat Houthi berpotensi mengganggu jalur penyaluran minyak Saudi ke Asia. Apalagi Houthi telah berikrar akan menyerang setiap kapal sipil dan militer Saudi yang melewati Selat Bab al-Mandab.

Kabar terakhir menyebutkan Houthi tengah bergerak menguasai kawasan perbukitan yang menghadap selat itu dan Laut Merah.

Saudi telah meminta Presiden AS Donald Trump untuk membantu menghentikan Houthi. Padahal sejak Mei 2025 AS terikat gencatan senjata dengan Houthi.

New York Times melaporkan bahwa awal pekan ini, Trump ditelepon oleh Pangeran Mohamed bin Salman dari Saudi. Tapi sampai kini Trump ragu bertindak karena dihadapkan pada dilema.

Jika membantu Saudi, maka AS membuka potensi diserangnya lagi kapal-kapal sipil dan militer mereka oleh Houthi ketika berlayar di Laut Merah dan Teluk Aden. Iran juga bisa terpancing untuk kembali berperang dengan AS jika Trump menuruti permintaan Saudi untuk menyerang Houthi.

Di sisi lain, Trump membutuhkan Saudi dalam konfliknya dengan Iran. Tapi ada potensi Saudi kali ini akan lebih permisif kepada AS dalam menggunakan wilayahnya untuk menyerang Iran.

Tiga kelompok besar

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Houthi begitu gampang melancarkan serangan di pesisir barat Yaman?

Sebelum menjawab pertanyaan itu, ada baiknya mengetahui tiga kelompok besar yang menjadi pemain utama dalam konflik di Yaman.

Pertama, Gerakan Ansar Allah atau Houthi, yang didukung oleh Iran. Kedua, Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC) yang didukung Arab Saudi, dan legitimasinya diakui PBB. Ketiga, Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung UEA.

Jika Houthi dan PLC terkonsentrasi di wilayah yang dulu menjadi wilayah Yaman Utara yang padat penduduk, maka STC terkonsentrasi di daerah-daerah jarang penduduk namun lebih luas, yang dulu disebut Yaman Selatan.

Dari total 43 juta penduduk Yaman, 75–80 persen hidup di wilayah yang dulu disebut Yaman Utara. 20-25 persen lainnya hidup di daerah-daerah yang pernah disebut sebagai Yaman Selatan, termasuk Provinsi Hadramaut, yang akrab di telinga orang Indonesia.

Sampai 1990, Yaman pernah pecah menjadi dua; Yaman Selatan atau Republik Rakyat Demokratik Yaman yang sosialis-komunis, dan Yaman Utara yang nasionalis Arab.

Ketika Uni Soviet dan Blok Timur di ambang bubar, Yaman Utara dan Yaman Selatan mendeklarasikan reunifikasi Yaman pada 22 Mei 1990.

Reunifikasi itu membentuk Republik Yaman di mana Presiden Yaman Utara Ali Abdullah Saleh menjadi kepala negara. Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Sosialis Yaman Selatan Ali Salem al-Beidh, sebagai kepala pemerintahan.

Negara itu lalu menyelenggarakan Pemilu Legislatif pada April 1993 yang dimenangkan Kongres Umum Rakyat (GPC) yang sampai kini berkuasa, disusul Partai Sosialis Yaman, Partai Islah, dan partai-partai lain yang lebih kecil.

Setahun kemudian pada 1994, perselisihan politik dan suku menjerumuskan Yaman ke dalam perang saudara yang berakhir pada 1995 ketika parlemen memilih Ali Abdullah Saleh sebagai presiden Yaman dalam sistem yang sudah presidensial.

Tapi persaingan politik tak pernah padam, sampai memicu lagi perang saudara pada 2014 hingga kini.

Namun berbeda dari Perang Saudara 1994, perang saudara kali ini melibatkan banyak negara, khususnya Arab Saudi, UEA, dan Iran. Perang kali ini juga lebih sektarian karena menghadapkan Gerakan Houthi yang Syiah dengan koalisi Sunni yang mayoritas.

Saudi dan sejumlah negara Arab menceburkan diri dalam konflik Yaman setelah Houthi menduduki ibu kota Sanaa pada September 2014.

Alarm bagi jalur maritim dunia

Uniknya, Houthi pernah bersekutu dengan pasukan militer yang setia kepada mantan presiden Ali Abdullah Saleh. Tapi loyalis Ali Abdullah Saleh ini kemudian bersekutu dengan koalisi pemerintahan Yaman yang didukung Saudi dan dunia Arab.

Negara-negara Arab melihat Houthi sebagai ancaman ideologis karena dianggap kepanjangan tangan Iran yang Syiah walau konflik Yaman tak bisa disederhanakan sebagai pertarungan Sunni melawan Syiah.

Koalisi anti-Hothi tidak benar-benar bersatu. Sebaliknya, mereka saling cakar.

Gregory Johnsen, pakar dari Arab Gulf States Institute di Washington, menyebutkan bahwa koalisi anti-Houthi yang berintikan STC dan PLC lebih sering baku hantam di antara mereka, ketimbang bertempur melawan Houthi.

Perpecahan juga terjadi di antara dua penyokong utama mereka, yakni Arab Saudi dan UEA, yang sudah tak sejalan lagi sejak beberapa tahun terakhir, tak hanya di Yaman, tapi juga di berbagai mandala konflik di Timur Tengah dan Afrika.

Jika Saudi menginginkan pemerintahan bersatu yang stabil dan mempersatukan Yaman, maka UEA mendukung keinginan STC mendirikan negara terpisah di wilayah yang dulu disebut Yaman Selatan.

Friksi di antara mereka mencapai puncaknya pada awal Januari tahun ini ketika pasukan STC menarik diri dari Yaman utara setelah Saudi membombardir pasukan STC dan UEA di Provinsi Hadramaut, yang berada di Yaman tengah.

Friksi itu dimanfaatkan betul oleh Houthi, sampai mereka bisa melebarkan sayap ke pesisir barat Yaman. Mungkin bisa berlanjut ke Aden, yang menjadi basis pemerintahan koalisi, dan bahkan ke wilayah-wilayah Yaman di selatan, tengah dan timur.

Ofensif Houthi untuk menguasai Selat Bab Al Mandab ini sudah pasti mengusik Saudi, yang pada akhirnya dapat mengusik sekutu-sekutu Saudi, termasuk AS dan negara-negara Barat yang berkepentingan dengan rantai pasok energi Timur Tengah.

Jika Iran melanjutkan perang dengan AS, maka Houthi kemungkinan besar bergabung lagi dengan Iran. Hal ini bisa membuka kemungkinan terkuncinya dua selat strategis untuk jalur maritim dan minyak dunia, yakni Bab Al Mandab dan Hormuz.

Dimensi konflik pun akan meluas bukan sekadar perang saudara Yaman yang melibatkan Saudi, tapi juga tentang keamanan dan kebebasan di jalur pelayaran dunia.

Lebih dari itu, jika kedua selat ini menjadi tidak aman, maka sistem pelayaran internasional dan keseimbangan harga energi global bakal terganggu untuk kemudian mengguncang ekonomi global yang bisa berdampak pada stabilitas ekonomi domestik di mana-mana.

Oleh Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.