Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membidik penyediaan lahan hingga 2 juta hektare untuk pengembangan produksi etanol berbasis komoditas pertanian. Pemerintah juga berencana membangun pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah Indonesia.

Amran mengatakan etanol akan dikembangkan dari tiga komoditas strategis, yakni tebu, singkong, dan jagung. Menurutnya, kebutuhan lahan untuk program tersebut berkisar 1 juta hingga 2 juta hektare.

"Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia," kata Amran di Jakarta Selatan Senin (21/9).

Dia mengatakan pemerintah mulai melakukan konsolidasi untuk menyiapkan lahan. Meski demikian, ia belum memerinci lokasi pembukaan lahan dan pabrik tersebut. 

Saat ini pemerintah tengah menjajaki tahap konsolidasi sehingga penentuan lokasi lahan masih dalam tahap awal.

"Kita baru mau mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini," ujarnya.

Kebutuhan lahan terbesar akan digunakan untuk pengembangan tebu. Pemerintah, kata dia, membutuhkan sekitar 1 juta hektare lahan untuk komoditas tersebut.

"Tetapi yang paling penting adalah tebu. Kita butuh 1 juta hektare," kata Amran.

Selain tebu, pemerintah akan mengembangkan jagung dan singkong sebagai bahan baku etanol. Untuk jagung, pemerintah akan memberikan bantuan kepada sejumlah pemerintah daerah untuk melakukan uji coba penanaman.

Pemerintah memberikan bantuan 1.000 hektare lahan percobaan jagung, bagi bupati yang mengikuti program tersebut. Apabila hasil produksi dinilai baik, luas lahan jagung akan ditambah.

"Kita lihat jagungnya, kalau tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung," ujarnya.

Skema Pembiayaan Pabrik Etanol

Dalam pembangunan pabrik etanol, Amran mengatakan pemerintah akan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta.

Dia memperkirakan porsi pembiayaan dapat berasal dari BUMN sekitar 30% dan swasta 70%. Namun, porsi BUMN masih dapat meningkat bergantung pada kemampuan perusahaan negara.

"Anggarannya mungkin 30% dari BUMN, 70% dari swasta," kata Amran.

Dia kemudian mengatakan porsi BUMN dapat mencapai 30%, 40%, bahkan 50% apabila kapasitas pembiayaan memungkinkan. Setelah kemampuan BUMN dimaksimalkan, pemerintah akan mendorong keterlibatan swasta.

"Pokoknya berapa kemampuan BUMN, sesudah itu swasta. Dan swasta pasti antre," ujarnya.

Kepastian lahan menjadi faktor yang diutamakan untuk menarik investasi swasta. Pemerintah akan mengawal penentuan lahan hingga aspek legalitasnya.

"Yang penting kepastian lahan. Makanya ini, lahan kita menjadi prioritas," kata Amran.

Pengembangan etanol akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan penggunaan campuran etanol dalam bahan bakar meningkat dari E5 dan E10 menuju E20 pada 2029.

"Ini E5, E10, E20 di 2029," kata Amran.

Dia juga menyebut pengembangan campuran etanol dapat berlanjut menuju E40 pada 2030-2031.

Pengembangan etanol bersama implementasi biodiesel B50 juga berpotensi menghemat devisa hingga US$30 miliar atau sekitar Rp500 triliun per tahun apabila program tersebut dapat berjalan secara penuh.

"Kalau seluruhnya bisa selesai, E50 dengan B50 itu US$30 miliar. Artinya kurang lebih Rp500 triliun per tahun kita hemat devisa kita," ujarnya.

Pemerintah juga menargetkan pengembangan industri etanol dapat menciptakan lapangan kerja. Dia memperkirakan sedikitnya 8 juta tenaga kerja dapat tercipta apabila program tersebut berjalan.

"Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen," kata Amran.