Lampung Selatan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mesuji menjadikan Lampung Selatan (Lamsel) sebagai rujukan dalam memperkuat penerapan zona integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Inspektur Kabupaten Mesuji, Najmul Fikri di Kalianda, Kamis, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari pengalaman Lampung Selatan yang dinilai telah lebih dahulu menjalani proses pembangunan zona integritas menuju WBK.

“Kami ke sini ingin belajar dan selanjutnya berkonsultasi, karena kami dengar Lampung Selatan sudah lebih dulu WBK,” ujarnya.

Menurut dia, pembelajaran itu akan diterapkan di Kabupaten Mesuji, khususnya pada perangkat daerah yang tengah dipersiapkan mengikuti proses pembangunan zona integritas.

Studi tiru tersebut, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan dokumen dan eviden untuk kebutuhan evaluasi, tetapi juga mencakup strategi pembangunan ZI, tata kelola pemerintahan, inovasi, pelayanan publik, hingga tahapan evaluasi.

“Zona integritas pada hakikatnya bukan hanya tentang pemenuhan dokumen atau eviden untuk kebutuhan evaluasi. Lebih dari itu, zona integritas merupakan proses perubahan tata kelola pemerintah dan perubahan budaya kerja aparatur,” katanya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan Edy Firnandi menjelaskan pembangunan zona integritas membutuhkan proses yang tidak instan dan dilakukan secara bertahap.

Dia mencontohkan salah satu unit kerja di Lampung Selatan yang mulai mengikuti proses pembangunan zona integritas sejak 2022. Pada tahap awal, unit kerja tersebut baru melewati proses administrasi, kemudian melakukan berbagai pembenahan hingga akhirnya memperoleh predikat zona integritas menuju WBK.

“Jadi proses dua tahun itu kita coba benahi dan alhamdulillah di tahun ketiga kami memperoleh predikat zona integritas menuju WBK,” ujarnya.

Menurut Edy, inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan zona integritas. Namun, inovasi tersebut harus disertai dokumentasi dan bukti dukung yang dapat menggambarkan perubahan secara nyata.

“Kita harus bisa menggambarkan sebelum dan sesudah. Sebelumnya seperti ini, sesudah seperti itu. Itulah yang diminta oleh tim penilai,” ujar dia.

Selain inovasi, dirinya juga menekankan pentingnya pengelolaan media sosial sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan pelayanan publik.

Menurutnya, aktivitas media sosial, termasuk dalam merespons masukan dan pengaduan masyarakat, perlu dikelola secara konsisten serta menjadi bagian dari kesiapan perangkat daerah dalam mengikuti evaluasi Zona Integritas.

Edy menambahkan pembangunan zona integritas juga membutuhkan komitmen bersama dan koordinasi lintas perangkat daerah, termasuk antara Inspektorat, Bagian Organisasi, dan perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian.

“Kita ingin semua perangkat daerah itu punya semangat yang sama untuk bisa dinilai, ikut serta dalam zona integritas ini,” ucapnya.

Melalui audiensi tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap pengalaman yang dibagikan dapat menjadi pembelajaran bagi Pemkab Mesuji dalam mempersiapkan pembangunan zona integritas.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.