Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Urusan Air, Retno Marsudi, mendorong peningkatan pendanaan untuk proyek-proyek air, mengingat belum ada progres signifikan dalam tiga tahun waktu tersisa menuju target pengelolaan air dan sanitasi berkelanjutan. 

Retno mengatakan, jika tren saat ini berlanjut, ada sekitar tiga miliar orang yang belum memiliki sanitasi layak, dua miliar orang belum mendapat akses air minum yang aman, dan 1 miliar orang belum memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air di rumah pada 2030. 

Menurutnya, ada beberapa hal yang menghambat terpenuhinya layanan dasar tersebut, salah satunya soal pendanaan.  “Proyek-proyek air secara struktural kekurangan pendanaan,” kata Retno, dalam sambutannya di Indonesia International Sustainability Forum 2026, pada Selasa (6/10).

Solusi pengelolaan air dan sanitasi berkelanjutan, kata Retno, sebetulnya telah memiliki solusi atau jalan keluar. Persoalannya yakni membuat solusi itu bisa dikembangkan secara cepat.

Sementara, air sangat krusial dalam aktivitas ekonomi masyarakat, memproduksi pangan, juga bagaimana masyarakat menghadapi perubahan iklim. 

Oleh karena itu, dia mendorong pendanaan, inovasi, dan sumber daya manusia untuk mendukung proyek-proyek air sebagai salah satu jalan keluar untuk memperluas solusi.  “Artinya, menjadikan sektor air sebagai salah satu prioritas investasi,” ujar Retno. “Kita membutuhkan kondisi dan kapasitas yang mendukung investasi,” ia menambahkan.

Mantan Menteri Luar Negeri itu juga bercerita, isu mengenai pendanaan dan investasi ini juga mencuat di banyak forum, salah satunya di UN Water Meeting Euro-Mediterranean Water Forum yang baru saja disambangi Retno. 

Dia juga berharap, UN Water Conference 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang dapat mengakselerasi progres agenda air dan sanitasi global menjadi aksi nyata. 

Retno melanjutkan, selain pendanaan, beberapa hal yang turut menghambat layanan dasar air dan sanitasi yang layak adalah regulasi yang inkonsisten dan terfragmentasi; lemahnya ketersediaan data keahlian teknis, dan wawasan pasar para pengambil keputusan; keterbatasan untuk memperluas solusi; serta belum ada koordinasi antarpihak yang saling berkaitan.

Oleh karena itu, dorongan pendanaan investasi perlu dibarengi dengan upaya mencegah krisis air dengan pengelolaan air secara bijak serta membangun kota layak huni dan mobilitas bersih.

“Air, transportasi, energi, perumahan, dan layanan perkotaan lainnya harus saling terintegrasi agar kota-kota di Indonesia menjadi tangguh dan layak huni,” ujar Retno.