OTT Bupati Lombok Barat menjadi perbaikan tata kelola

2026-07-23 20:59

Mataram (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Muzihir menilai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini harus menjadi pelajaran bagi penyelenggara pemerintahan untuk memperbaiki tata kelola.

Muzihir di Mataram, Kamis, mengatakan kasus tersebut menjadi pengingat bagi kepala daerah, legislatif, dan organisasi perangkat daerah (OPD) agar menjalankan tugas sesuai aturan serta menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kita prihatin begitu Bupati Lombok Barat sedang giat membangun terjadi musibah yang mungkin kita semua tidak menginginkan. Tentu ini harus menjadi pelajaran buat kita semua, baik gubernur, bupati, wali kota, dewan, dan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya," kata Muzihir.

Ia mengingatkan kepala daerah beserta jajarannya agar tidak ikut campur dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk memonopoli atau memanipulasi tender proyek pemerintah.

Menurut Muzihir, seluruh aparatur pemerintah harus menyadari bahwa setiap pelanggaran hukum berpotensi terungkap sehingga tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum.

Ia juga meminta seluruh unsur eksekutif dan legislatif menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mematuhi mekanisme yang berlaku demi kepentingan masyarakat.

Muzihir menegaskan proses tender harus dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan tanpa mengarahkan pemenang tertentu agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Biarkan proses hukum berjalan. Kita hormati saja proses hukum yang ada dan kita tunggu kesimpulan penegak hukum dalam hal ini KPK serta proses peradilan nanti," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal juga menyatakan OTT terhadap Bupati Lombok Barat harus menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran pemerintah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Saya mengingatkan untuk semua teman-teman untuk memperbaiki tata kelola dan menjaga pemerintahan yang baik, dan pastikan ini tidak terjadi lagi di NTB. Kita ingin ini yang terakhir," kata Iqbal.

Iqbal mengajak seluruh aparatur pemerintah menjadikan kasus tersebut sebagai momentum pembenahan birokrasi sekaligus menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada proses hukum yang berlaku.

KPK telah menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) Sudirman, dan Direktur PT MSI Alvonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.