Jakarta (ANTARA) - Komunikolog, Emrus Sihombing mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penundaan atau moratorium terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertentu untuk menguji sistem yang lebih aman sebelum program kembali dijalankan secara penuh.

"Tiga bulan atau enam bulan, lalu dilakukan pilot project," kata Emrus dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Emrus mengatakan dalam proyek percontohan tersebut pemerintah dapat memetakan kebutuhan setiap wilayah secara lebih spesifik. Persoalan penyimpanan makanan, kapasitas lemari pendingin, kebutuhan gizi anak, hingga sumber bahan pangan harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

Setelah model tersebut dianggap aman dan efektif, lanjut Emrus, sistem dapat diterapkan secara lebih luas. Ia menilai pendekatan semacam itu penting, karena kondisi setiap daerah tidak dapat disamakan.

"Penyajian makanan di kantong kemiskinan kota berbeda dengan daerah perbatasan. Modelnya berbeda, jangan digeneralisasi," ujarnya.

Untuk pengolahan makanan, menurut Emrus, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberdayaan kantin sekolah, kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), atau warung makan lokal yang memenuhi standar sebagai bagian dari ekosistem penyediaan makanan bergizi, tidak harus berpusat di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kenapa tidak diberikan ke kantin sekolah dan ibu PKK, warung nasi setempat? Jadi ada pemberdayaan ekonomi setempat. Ibu PKK itu representasi ibu kita, masak dengan hati seperti anaknya yang makan," ucapnya.

Emrus juga mengusulkan alternatif berupa bantuan tunai untuk kebutuhan makanan bergizi. Menurut dia, skema tersebut dapat mengurangi risiko keracunan sekaligus mempersempit celah penyimpangan dalam rantai pengadaan makanan.

Menurut dia, gagasan tersebut masih sejalan dengan tujuan awal Presiden Prabowo Subianto menjalankan MBG, yakni memastikan masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan, memperoleh asupan gizi yang baik.

Hanya saja, lanjut Emrus, seorang presiden tidak mungkin mengurus seluruh persoalan teknis program hingga ke tingkat operasional.

"Pak Prabowo tidak mungkin sampai detail sebagai pemimpin. Dia pemimpin yang general. Persoalan operasional ada di kepala BGN dan tentu dengan jajaran ke bawah," kata dia.

Emrus menilai kinerja Kepala BGN Sudaryono mulai menunjukkan langkah serius dalam membenahi pelaksanaan Program MBG.

Namun demikian, Emrus menilai agar pembenahan tersebut hendaknya diikuti terobosan yang lebih mendasar. Kebijakan zero tolerance yang ditegaskan Sudaryono harus benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan MBG di lapangan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakar usul BGN lakukan penundaan sementara MBG untuk uji sistem

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.