Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat membentuk satuan tugas (satgas) untuk memperkuat strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan sejumlah unsur, termasuk TNI dan Polri.

Plh Sekretaris Daerah Papua Barat Abdulatif Suaeri di Manokwari, Senin, mengatakan satgas tidak hanya fokus pada penanganan, tetapi melakukan pemantauan berkala terhadap potensi peningkatan karhutla.

“Satgas nantinya akan merumuskan langkah-langkah penanganan karhutla secara terpadu, termasuk posko untuk memantau kondisi terkini,” katanya.

Dia menegaskan bahwa satgas harus mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya agar pemantauan titik panas dilakukan secara maksimal dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi, termasuk data hotspot dari satelit.

Laporan satgas yang akurat menjadi dasar hukum bagi pemerintah provinsi dalam menentukan status kondisi karhutla, sekaligus memverifikasi indikasi kebakaran yang terjadi di tujuh kabupaten se-Papua Barat.

“Jangan anggap enteng masalah ini. Pantau semua lokasi, terutama daerah yang memiliki vegetasi dan cuaca dengan tingkat risiko kebakaran tinggi,” ujar Abdulatif.

Selain itu, kata dia, keberadaan satgas juga diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi secara masif kepada seluruh elemen masyarakat mengenai bahaya perluasan kebun dengan cara membakar hutan.

Pemerintah provinsi juga mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, aparat keamanan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendeteksi lebih awal potensi kebakaran agar penanganan lebih cepat.

“Sosialisasikan ke semua masyarakat supaya jangan buka kebun dengan cara bakar karena risikonya sangat tinggi, apalagi situasi sekarang ini,” tutur Abdulatif.

Asisten III Sekretaris Daerah Papua Barat Otto Parorongan menyebut, pemerintah provinsi telah mengajukan permintaan dukungan satu unit water bombing kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanganan karhutla.

Bantuan tersebut difokuskan untuk penanganan karhutla di daerah-daerah yang sulit dijangkau menggunakan kendaraan pemadam kebakaran atau lainnya, seperti Distrik Babo Kabupaten Fakfak.

“Kami sudah minta tambahan satu unit water bombing ke pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB,” ucap Otto.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 23 Agustus 2026, terdapat 790 titik panas atau hotspot map di Papua Barat yang terdiri dari 33 titik kategori rendah, 625 titik kategori sedang, dan 51 titik kategori tinggi.

Tingkat intensitas kebakaran tersebar di tujuh kabupaten, namun ada sejumlah kabupaten masih kategori rawan tinggi, seperti Kabupaten Fakfak, disusul Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.