Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat telah meningkatkan status penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari siaga menjadi waspada sebagai langkah antisipasi, sekaligus memperkuat upaya mitigasi di daerah tersebut.

Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy Walter Susanto di Manokwari, Senin, mengatakan luas areal terdampak karhutla berdasarkan data pada aplikasi SiPongi+ (Sistem Pemantauan Karhutla) mencapai 3.317,56 hektare.

“Statusnya sudah ditingkatkan dari siaga ke waspada. Kabupaten Fakfak menjadi daerah dengan luasan karhutla paling banyak, sekitar 2.300 hektare lebih,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, pemerintah provinsi telah membentuk satuan tugas (satgas) penanganan karhutla di Papua Barat yang terdiri dari sejumlah organisasi perangkat daerah, kementerian/lembaga terkait, serta TNI dan Polri.

Keberhasilan satgas dalam memitigasi perluasan dampak karhutla tidak terlepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat, sehingga pelaksanaan edukasi dan sosialisasi terus ditingkatkan karena dampak kemarau belum berakhir.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif menjaga lingkungan serta mengantisipasi potensi karhutla di tengah kondisi cuaca saat ini,” ujar Jimmy.

Menurut dia, karhutla paling banyak terjadi di areal penggunaan lain (APL) 1.558,53 hektare, hutan produksi 363,70 hektare lebih, hutan produksi konversi sekitar 229,25 hektare, hutan lindung 36,51 hektare, dan hutan produksi terbatas 308,40 hektare.

Tren karhutla pada 2026 mengalami peningkatan dibanding tahun 2025 yang tercatat seluas 1.228,71 hektare lahan, dan kondisi tersebut tersebar di Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Fakfak dan Kaimana.

“Tahun ini meningkat karena kemarau berkepanjangan sebagai dampak dari El Nino,” ucap Jimmy.

Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Kombes Pol Erwin Irawan mengatakan, sebanyak 3.278 personel yang terdiri dari 1.403 personel polda dan 1.875 personel polres jajaran dikerahkan untuk menangani karhutla.

Pembentukan satgas dan posko terpadu akan mendukung optimalisasi penanganan sekaligus strategi menekan perluasan kawasan yang terbakar, serta perlu adanya penguatan koordinasi lintas instansi di masing-masing kabupaten.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.