Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai langkah memperkuat pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah tersebut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat Daya George Yarangga di Sorong, Senin, mengatakan pihaknya saat ini menyiapkan data kejadian Karhutla dari kabupaten dan kota sebagai bahan telaah untuk pembentukan satgas.

“Kami sudah menyiapkan draf SK Gubernur Papua Barat Daya tentang pembentukan Satgas Karhutla. Saat ini kami masih menunggu laporan dari BPBD kabupaten dan kota untuk selanjutnya kami siapkan telaah dan laporan kepada gubernur,” katanya.

Menurut dia, data yang dihimpun mencakup jumlah kejadian kebakaran serta luas wilayah yang terdampak. Data tersebut diperlukan untuk memetakan tingkat kerawanan sekaligus menentukan langkah penanganan yang lebih terkoordinasi.

Ia mengatakan, penanganan karhutla selama ini dilakukan melalui koordinasi antara BPBD provinsi dengan BPBD kabupaten dan kota, mengingat sebagian besar sarana dan prasarana pemadaman berada di daerah.

“Fungsi koordinasi yang selalu kami bangun dengan kabupaten dan kota, terutama dengan kepala BPBD masing-masing, sehingga ketika terjadi kejadian dapat ditangani lebih cepat,” ujarnya.

George mengatakan, pembentukan satgas juga diharapkan dapat memperkuat dukungan operasional, termasuk penyediaan sarana pemadaman seperti mobil tangki air untuk mendukung petugas di lapangan.

Ia menambahkan, upaya pembentukan Satgas Karhutla tersebut juga merupakan tindak lanjut terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi risiko kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan, BPBD Provinsi Papua Barat Daya juga mengikuti Rapat Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan Regional Papua Tahun 2026 di Merauke, Papua Selatan, Senin.

Rapat tersebut membahas penguatan Satgas dan Posko Karhutla, peningkatan pengawasan serta patroli preventif, sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas personel, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran dunia usaha dalam pencegahan serta penanggulangan karhutla.

“Memang harus segera dibentuk Satgas Karhutla untuk memperkuat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi kejadian kebakaran yang berulang,” katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun BPBD Provinsi Papua Barat Daya, saat ini tercatat karhutla di Kota Sorong hingga 11 Agustus 2026 telah berdampak pada sekitar 44,5 hektare lahan

Dari jumlah itu, sebanyak 13 kejadian dengan 21 titik api terjadi selama Juli 2026, sedangkan pada Agustus hingga 11 Agustus tercatat delapan kejadian dengan 11 titik api.

Total luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 44,5 hektare, terdiri atas sekitar 26,5 hektare pada Juli dan sekitar 18 hektare sepanjang Agustus hingga 11 Agustus.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.