Banjarmasin (ANTARA) - Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti tajam drastisnya pemangkasan pagu anggaran Dinas Perindustrian (Disperin) provinsi setempat untuk Tahun 2027.

Sorotan itu saat rapat Komisi II  bersama mitra kerja antara lain Disperin beserta jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel.

Rapat Komisi II yang dipimipin Ketuanya Muhammad Yani Helmi  atau Paman Yani itu berlangsung, Selasa (6/10/2026) siang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel 2027.

Salah satu UPT Disperin Kalsel  yang pagu anggarannya menjadi sorotan Komisi II tersebut yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam.

“Saya cukup miris melihat dari hari pertama saya mengetahui bahwa anggaran di Komisi II dengan mitra kerjanya turunnya ‘terjun bebas’ bahasa kawan-kawan itu. Sehingga banyak program yang hari ini tidak akan terkerjakan,” tuturnya.

Namun, Paman Yani secara tegas memberikan catatan khusus terkait nasib pengesahan anggaran jika alokasinya tidak berpihak pada kepentingan masyarakat di bawah, dalam rapat ia bahkan mengaku belum bisa “ketok palu” dengan anggaran seperti itu.

“Kita juga minta bahwa, misalnya ada transfer tambahan dari pusat, instruksinya nanti dibagi kepada poin-poin pekerjaan yang kami anggap itu diperlukan oleh masyarakat. Jadi programnya itu kita minta yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat di bawah,” ujarnya.

Paman Yani dengan tegas mendesak Bappeda dan BPKAD agar lebih jeli dan cermat dalam mengkaji alokasi anggaran. 

Menurutnya, pemangkasan anggaran tidak boleh menyasar program-program prioritas yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat, terlebih nominal anggarannya relatif kecil namun berdampak besar pada hilirisasi produk dan penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kalsel Firman Yusi menyoroti ketimpangan antara minimnya alokasi anggaran dengan target ambisius pemerintah daerah, seperti target pertumbuhan ekonomi dan target investasi yang dibebankan kepada mitra kerja Komisi II.

Pewarta: Syamsuddin Hasan
Editor : Sukarli

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.