Padang (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan anggaran sebesar Rp115 miliar untuk mendukung pemulihan 38 ribu UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar) melalui program Klinik UMKM Minang Bangkit Regional II Sumbar.

"Melalui program Klinik UMKM Minang Bangkit, kami ingin memastikan para pelaku usaha yang terdampak bencana mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk memulihkan aktivitas ekonomi mereka. Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran sehingga UMKM di Sumbar dapat kembali beroperasi dan berkembang,” kata Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana di Universitas Andalas, Padang, Sumbar, Jumat.

Ia mengatakan bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memulihkan aktivitas usaha, tetapi juga mendorong pemberdayaan agar UMKM dapat berkembang dan beroperasi secara berkelanjutan.

"Kami ingin para pelaku UMKM tidak hanya mampu melewati masa pemulihan pascabencana, tetapi juga memiliki kapasitas yang lebih kuat untuk meningkatkan skala usahanya. Dengan begitu, mereka dapat mandiri, berdaya saing, dan terus memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan penerima bantuan juga diwajibkan mengikuti pelatihan dan pendampingan, termasuk literasi keuangan serta pencatatan transaksi melalui perbankan, sehingga perkembangan usaha dapat tercatat dan menjadi dasar untuk membuka peluang pembiayaan.

Dalam kegiatan tersebut sebanyak 800 pelaku UMKM terdampak bencana mengikuti pelatihan yang mencakup peningkatan kapasitas produksi, literasi keuangan, dan akses pasar.

Program itu juga melibatkan Universitas Andalas melalui lembaga inkubator bisnis untuk memberikan pendampingan lanjutan kepada pelaku usaha, termasuk dalam peningkatan kualitas produk, pemanfaatan teknologi, perluasan pasar, dan pengembangan usaha.

Sementara Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan sektor UMKM memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat Sumbar mengingat jumlah pelaku usaha yang besar dan keterlibatan keluarga dalam menjalankan usaha tersebut.

"Saat ini terdapat hampir 750.000 UMKM di Sumbar. Jika satu UMKM melibatkan satu keluarga, maka hampir empat juta masyarakat bergantung pada sektor ini dari total sekitar enam juta penduduk Sumbar," kata dia.

Ia menjelaskan bencana tidak hanya berdampak terhadap infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM yang bergantung pada kelancaran transportasi dan mobilitas konsumen.

Menurut dia, pemerintah daerah terus berupaya menjaga akses transportasi agar tetap berfungsi saat terjadi bencana, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan terdampak dapat terus berjalan.

Ia mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat melalui Kementerian UMKM yang memberikan dukungan tidak hanya dalam bentuk bantuan pembiayaan, tetapi juga pelatihan dan pendampingan untuk mendorong pelaku usaha kembali bangkit.

"Kami berterima kasih kepada Pemerintah Pusat atas dukungannya melalui Kementerian UMKM yang telah memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk bangkit. Selain akses permodalan, peningkatan keterampilan dan pendampingan juga diperlukan agar mereka lebih siap menghadapi tantangan dan mampu menjaga keberlanjutan usaha,” ujarnya.

Ia menegaskan pemulihan UMKM harus disertai dengan peningkatan kapasitas usaha agar pelaku usaha tidak sekadar kembali ke kondisi sebelum bencana, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar.

Ia mengajak seluruh pelaku UMKM memanfaatkan program bantuan dan pendampingan tersebut secara optimal serta tetap bersemangat dalam mengembangkan usaha meskipun menghadapi dampak bencana.

"Kami berharap para pelaku UMKM dapat mengambil manfaat dari berbagai fasilitas yang telah disediakan untuk memperkuat kembali usahanya. Jangan mudah menyerah menghadapi kondisi pascabencana, tetapi terus berinovasi dan mencari peluang agar usaha dapat tumbuh dan bertahan,” kata dia.