Martapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan memperjuangkan dukungan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah kabupaten tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea di Kota Martapura, Kamis mengatakan, pihaknya melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat, namun hingga kini masih menghadapi kendala administratif, terutama terkait mekanisme pengajuan bantuan dan penetapan status kebencanaan.

"Pemkab Banjar berupaya proaktif mendapatkan dukungan pemerintah pusat, salah satunya mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak September tahun lalu mengajukan permohonan Bantuan Presiden," ujarnya. 

Yudi mengatakan, langkah itu sudah disampaikan didepan anggota DPRD Banjar pada rapat gabungan bersama jajaran Pemkab dengan tema Bersama Bersinergi Mewujudkan Kabupaten Banjar Bebas Asap dan Karhutla pada Rabu (7/10).

Yudi menyebutkan, Pemkab Banjar dalam pengajuannya melampirkan data faktual mengenai kondisi karhutla di daerah, termasuk hasil pemetaan wilayah, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta data terintegrasi dari pemerintah pusat.

Baca juga: Bupati Saidi minta pambakal bangun sinergi dengan masyarakat

"Data riil dari daerah maupun BNPB sudah kami serahkan secara langsung kepada pihak kementerian. Namun, hingga kini kami masih menunggu jawaban resmi dari pemerintah pusat," ucap Yudi di depan wakil rakyat.

Dikatakan Yudi, Pemkab Banjar tetap berkomitmen melakukan penanganan karhutla secara maksimal meskipun dukungan dari pemerintah pusat masih dalam proses dengan harapan dukungan dan bantuan itu terwujud dalam waktu segera. 

Baca juga: Wabup Banjar tegaskan investasi besar wajib libatkan UMKM dan koperasi

"Kami juga terus membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar kebutuhan penanganan karhutla di daerah dapat memperoleh dukungan yang memadai," tuturnya. 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora yang memimpin rapat menegaskan komitmen DPRD untuk bergerak cepat dan responsif dalam menyikapi dampak bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjar.

Irwan juga mengapresiasi langkah Pemkab Banjar yang sejak awal telah membangun koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, meskipun berbagai upaya hingga kini belum membuahkan hasil yang diharapkan.

"Setelah ditarik benang merahnya, kita harus mandiri dan memikirkan daerah kita sendiri agar bantuan dapat segera dicairkan, kita diminta meningkatkan status penanganan hingga menjadi tanggap darurat," tegasnya.

Ketua komunitas Barisan Pemadam Kebakaran dengan nama Buser 690 Banjar Hasan Hamdan mengatakan, keterbatasan peralatan dan prasarana masih menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan pemadaman karhutla.

"Kondisi di lapangan cukup berat karena peralatan dan prasarana pendukung pemadaman masih sangat terbatas. Selain menangani titik api, petugas juga menghadapi kebutuhan penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan," ungkap anggota DPRD Banjar itu.

Sementara itu, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap upaya penanganan karhutla di Kabupaten Banjar, pimpinan dan anggota DPRD Banjar pada akhir rapat menyerahkan bantuan dana sebesar Rp50 juta kepada Buser 690 Banjar.

Pewarta: Yose Rizal
Editor : Sukarli

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.