Pemkab Barut perkuat mitigasi karhutla dan hidrometeorologi hadapi ancaman bencana

2026-07-31 11:15

Pemkab Barut perkuat mitigasi karhutla dan hidrometeorologi hadapi ancaman bencana

Jumat, 31 Juli 2026 18:15 WIB

Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y Tingan foto bersama Kepala BPBD Barito Utara Mochamad Ikhsan, Kadis Kesehatan Simamoraturahman dan Kadis Pertanian setempat Adi Haryadi usai menghadiri rakor BNPB bersama Pemprov Kalteng di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026). ANTARA/HO-Dinas Kominfosandi Barito Utara

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara,Kalimantan Tengah, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana, khususnya ancaman hidrometeorologi dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).

"Kehadiran kami dalam rapat koordinasi bersama BNPB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini sangat penting bagi Kabupaten Barito Utara," kata Wakil Bupati Barito Utara Felix Soenadi Y. Tingan di Muara Teweh, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Felix usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, pada Kamis (30/7).

Menurut dia, melalui koordinasi yang intensif ini, Pemkab Barito Utara siap menyelaraskan langkah, memperkuat sinergi lintas sektor, serta meningkatkan kecepatan respons penanganan darurat di lapangan demi melindungi keselamatan masyarakat dan meminimalkan dampak kerugian.

"Ini adalah wujud komitmen bersama untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah, khususnya dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi maupun ancaman bencana lainnya di wilayah Kalimantan Tengah," kata Felix Sonadie.

Dalam rakor tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memaparkan per 30 Juli 2026, tercatat sebanyak 1.345 kejadian bencana secara nasional. Bencana alam didominasi oleh bencana hidrometeorologi sebesar 99,10 persen dan bencana geologi 0,90 persen, dengan urutan kejadian meliputi banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor, dan kekeringan.

BNPB memprediksi puncak risiko akan terjadi pada Agustus hingga September 2026, dengan kategori risiko tinggi yang meluas terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan (meliputi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Jambi).

Beberapa poin penting yang ditekankan Kepala BNPB meliputi Potensi El-Nino Kuat, Diprediksi memicu cuaca yang jauh lebih kering sejak pertengahan 2026 hingga awal 2027.

Luas lahan terbakar per Juli 2026, tercatat 48.458,93 hektare lahan terbakar di enam provinsi prioritas serta ancaman lahan gambut dan asap lintas batas di Pulau Kalimantan, kebakaran lebih banyak terjadi di lahan gambut, khususnya di perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yang mewajibkan kewaspadaan terhadap ancaman asap lintas batas negara (transboundary haze).

Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y Tingan menghadiri rakor BNPB bersama Pemprov Kalteng di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026). ANTARA/HO-Dinas Kominfosandi Barito Utara

Sebagai langkah mitigasi nasional, BNPB menggencarkan peningkatan personel, dukungan logistik peralatan pemadam, pengerahan helikopter patroli dan water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penegakan hukum, serta pemantauan prediksi iklim secara berkala.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, dalam kesempatan yang sama mendorong agar penanganan karhutla dilakukan secara terpadu melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh unsur terkait.

"Kondisi Karhutla di Kalimantan Tengah masih memerlukan perhatian serius, terutama dengan meningkatnya kejadian dan kondisi asap pada bulan Juli di sejumlah wilayah," tegas Agustiar.

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.

Sejumlah langkah strategis yang tengah dioptimalkan meliputi Operasi Gabungan yang melibatkan 10.700 personel gabungan dari pemda, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan relawan, yang beroperasi melalui darat, sungai, dan udara di wilayah rawan seperti Desa Tumbang Nusa (Kabupaten Pulang Pisau) dan Kelurahan Kameloh Baru (Kota Palangka Raya).

Menutup arahannya, Gubernur Agustiar menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota agar tidak terlambat mengambil langkah taktis di daerah masing-masing.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.