Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, mengupayakan peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) melalui pemindahan mayoritas aktivitas perkantoran dan pelayanan publik yang terintegrasi ke fasilitas Grage City Hub mulai 11 Agustus 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Iing Daiman di Cirebon, Selasa, mengatakan lokasi kerja baru tersebut membuat aktivitas kepala dan sekretariat daerah berada dalam satu lantai sehingga koordinasi lebih mudah dilakukan.

Menurut dia, posisi ruang kerja yang berdekatan juga memudahkan interaksi dan konsolidasi antara pimpinan dengan jajaran ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah.

Iing mengatakan kondisi tersebut, dapat memperkuat kebersamaan sekaligus mempercepat komunikasi dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah.

Ia memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemerintahan telah tersedia di Grage City Hub, termasuk perlengkapan kantor dan ruang rapat yang memiliki kapasitas lebih besar.

“Ruang rapatnya juga lebih representatif dan kapasitasnya lebih besar dibandingkan ketika kami berada di Balai Kota Cirebon,” ujarnya.

Iing menjelaskan pemindahan dilakukan karena gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon di Jalan Siliwangi, berdasarkan kajian teknis perlu diperbaiki dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan tersebut.

Ia menyebut kebutuhan anggaran perbaikan gedung diperkirakan sekitar Rp10 miliar, setelah memperhitungkan proses perencanaan dan kebutuhan pekerjaan lainnya.

“Untuk tahun ini akan digarap dan tahun depan juga diharapkan menjadi prioritas provinsi untuk ditindaklanjuti sampai selesai,” katanya.

Iing berharap renovasi gedung Setda Kota Cirebon dapat diselesaikan maksimal dalam waktu dua tahun, meskipun pelaksanaan pekerjaan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sambil menunggu perbaikan gedung, Pemkot Cirebon memanfaatkan Grage City Hub melalui kolaborasi dengan sektor swasta untuk menyediakan ruang kerja pemerintahan yang representatif.

“Ini kontribusi positif pihak pengusaha dengan pemerintah daerah ketika pemerintah kota sedang membutuhkan ruang yang representatif,” ujar Iing.

Ia menjelaskan Pemkot Cirebon tidak membayar sewa tempat untuk penggunaan ruang di lokasi tersebut, tetapi tetap menanggung biaya listrik, pendingin ruangan, dan kebutuhan operasional lainnya.

“Sekitar 200 hingga 300 pegawai dapat menjalankan aktivitas pemerintahan di lokasi tersebut, sedangkan sejumlah fasilitas di kompleks Balai Kota Cirebon di Jalan Siliwangi tetap digunakan untuk kegiatan tertentu,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor : Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.