Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), mengalokasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10 juta per kelurahan guna mengoptimalkan pasokan air bersih dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) selama masa tanggap darurat El Nino tahun ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti di Samarinda, Kamis, menegaskan alokasi dana kedaruratan kekeringan tersebut harus dikelola secara akuntabel dan transparan.

"Dana penanggulangan bencana menjadi salah satu perhatian auditor internal maupun eksternal dalam proses pemeriksaan atau audit, setiap pengeluaran wajib dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peruntukannya," kata Neneng dalam rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, Gedung BPBD Kota Samarinda.

Saat ini alokasi dana melalui Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang disusun BPBD tersebut telah memasuki tahap pencairan kepada bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan.

Oleh sebab itu ia mengimbau setelah dana terdistribusi di tingkat kelurahan, langsung difokuskan pada kegiatan sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat.

Kelurahan harus aktif mengedukasi warga agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran besar.

"Penanganan darurat ini telah kita tetapkan berlangsung sejak 25 Agustus hingga 7 September 2026. Evaluasi dan langkah selanjutnya akan ditentukan tepat setelah 7 September berdasarkan analisis data teknis di lapangan," ucap Neneng.

Tak hanya memperhatikan pasokan air untuk permukiman, Pemkot Samarinda juga memberikan perhatian kepada para petani lokal yang rentan terdampak kemarau.

"Para petani adalah tulang punggung ketahanan pangan daerah. Semangat mereka harus terus dijaga. Ini adalah bentuk hadirnya kepedulian aparatur pemerintah dengan menyuplai pasokan air darurat ke lahan pertanian warga agar tidak memicu kegagalan panen," kata Sekda Neneng.

Di sisi lain, Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kaharuddin melaporkan pihaknya melakukan pemantauan kondisi debit dan pasokan air secara real time setiap jam untuk menjamin distribusi air bersih bagi warga Samarinda tetap terjaga.

Sementara itu Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan terus berjalan.

"Saat ini terdapat enam orang yang sedang diproses hukum akibat pelanggaran dan tindakan sengaja membakar lahan," kata Suwarsi.

Ia mengatakan patroli penanganan dampak El Nino dan pemadaman di berbagai kecamatan terus digencarkan.

"BPBD bekerja sama dengan lurah dan camat melengkapi data pemetaan sumber air, armada pemadam, sumur warga, hingga lubang bekas tambang (void) sebagai sumber air untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun penyiraman sawah," kata Suwarso.

BPBD juga menginventarisasi sejumlah kendala utama di lapangan antara lain kedalaman sumur warga yang rata-rata hanya 40–50 meter, sehingga mudah mengering saat musim kemarau, berbeda dengan sumur bor dalam atau sumur komersial.

Selain itu rute dan jarak mobilisasi armada menuju lokasi titik api kerap cukup jauh dan masuk ke area vegetasi yang sulit dijangkau.

"Untuk rencana pembagian masker gratis kepada warga, BPBD akan menjadwalkan ulang pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan indeks kualitas udara di lapangan," jelasnya.

Suwarso mengingatkan instruksi Wali Kota Samarinda yang menegaskan agar seluruh OPD bergerak sinergis sesuai fungsi masing-masing dalam struktur komando bencana, serta senantiasa memperkuat langkah pencegahan kebakaran lahan di wilayahnya masing-masing.

Pewarta: Arumanto
Editor : Helti Marini S

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.