Pemprov Sulteng tegaskan komitmen peningkatan kualitas layanan publik

2026-07-21 12:24

Pemprov Sulteng tegaskan komitmen peningkatan kualitas layanan publik

Selasa, 21 Juli 2026 19:24 WIB

Entry Meeting Penilaian Ombudsman RI, terkait Mal Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Palu, Selasa (21/7/2026). ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik sebagai bagian dari kinerja pemerintah daerah.

“Pelayanan publik adalah gambaran bagaimana kita melayani rakyat. Ketika pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial berjalan baik, maka masyarakat akan merasakan kehadiran pemerintah,” kata Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido, di Palu, Selasa.

Penegasan itu disampaikannya saat membuka Entry Meeting Penilaian Ombudsman RI, terkait Mal Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.

Menurut dia, pelayanan publik di Sulteng merupakan cerminan pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kualitas pelayanan di berbagai sektor, akan menjadi tolok ukur kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Evaluasi oleh Ombudsman RI ditekankan bukan sekadar proses penilaian, melainkan momentum krusial untuk perbaikan berkelanjutan. Setiap persoalan yang muncul dalam pelayanan publik di Sulteng harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari.

“Masalah yang tidak diselesaikan hari ini akan tumbuh menjadi masalah baru ke depan. Karena itu, kita harus terus memperbaiki kualitas pelayanan,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Sulteng terus mendorong berbagai inovasi di antaranya Command Center Berani Samporoa. Program itu merupakan pusat pengelolaan pengaduan dan pelayanan publik berbasis teknologi, serta aplikasi Sehati di sektor kesehatan untuk layanan terintegrasi.

“Apa yang kita lakukan harus bisa diketahui, dipertanggungjawabkan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan organisasi perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dan menghilangkan ego sektoral. Menurutnya, pelayanan publik adalah tanggung jawab bersama yang hanya bisa terwujud melalui kerja sama solid.