Padang (ANTARA) - Suasana tenang di balik rimbunnya pohon kelapa yang tumbuh di Nagari Tigo Koto Aur Malintang Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat seketika pecah saat suara ayunan parang terdengar berdenting pagi itu.

Dari kejauhan, onggokan biji pinang berwarna kekuningan yang dikumpulkan sejak matahari mulai beranjak dari peraduannya, satu persatu dibelah secara telaten oleh Darmawati.

Seiring mulai teriknya mentari hari siang itu, tumpukan buah berjenis tanaman palem-paleman tersebut kemudian digelar pada sebuah terpal berwarna biru untuk dijemur.

Pinang yang telah kering nantinya dikumpulkan untuk selanjutnya dijual kepada pengepul yang setiap beberapa hari sekali melintas di perkampungan tersebut.

“Tidak menentu, terkadang satu kali seminggu, terkadang sekali tiga hari melintas di sini pengepulnya. Berapa yang terkumpul hari itu kita jual,” katanya sambil menyeka peluh yang terus menetes.

Rp12 ribu untuk setiap kilogram pinang kering adalah harga balasan yang diterima Darmawati untuk setiap jerih payahnya mengumpulkan pinang. Hasil itu tergolong murah jika dibandingkan dengan upaya yang harus dilakukannya.

Kendati demikian, hal itu tetap diterima lansia 56 tahun tersebut dengan ikhlas. Sebab, rupiah demi rupiah tersebut amat berharga untuk sekedar menyambung hidup dan memastikan dapur tetap mengepul.

“Ya kalau hari itu ada 5 kilogram kita jual, tapi kalau ada hanya 3 kilogram tetap kita jual. Yang penting uangnya terkumpul dulu walaupun sedikit,” jelasnya.

Sayangnya, beban hidup Darmawati tak berhenti pada urusan isi piring. Sejak didiagnosa mengidap Diabetes Melitus Tipe 2 pada 2018 dan Tuberkulosis pada 2023, ia harus rutin memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit.

Ketiadaan jaminan kesehatan memaksa Darmawati merogoh kocek pribadinya antara Rp300 ribu hingga Rp400 ribu setiap bulan demi memastikan tubuhnya tetap bisa berjuang.

Jumlah itu bagi dia seorang penjemur pinang, merupakan nominal yang sangat besar. Tak jarang, ketika desakan kebutuhan pokok tidak bisa diajak kompromi, niatnya untuk berobat harus ia urungkan.

“Ya begitu, kalau lagi ada uang pergi ke Lubuk Alung untuk berobat. Tapi kalau gak ada ya tunda dahulu, cari saja obat murah di apotek yang penting obatnya jangan sampai putus,” kata dia.

Kearifan Lokal Pembuka Jalan

Mendung tebal yang bertahun-tahun menaungi hidup Darmawati perlahan memudar. Sebuah harapan hadir dari kepedulian para perantau dari tanah kelahirannya.

Mulai Juli 2026, Darmawati menjadi satu dari 100 warga Nagari Tigo Koto Aur Malintang Selatan, Kabupaten Padang Pariaman yang resmi terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang seluruh iuran preminya ditanggung sepenuhnya oleh para perantau lewat sistem “Badoncek”.

Bagaikan dahaga di tengah gurun, begitulah ungkapan rasa yang keluar dari mulut Darmawati. Program jaminan kesehatan yang selama ini tidak bisa dimiliki perempuan peruh baya itu, karena khawatir tidak mampu membayar iuran premi bulanan akhirnya bisa dimilikinya.

Terlebih sejak pulang merantau dari Dumai, Provinsi Riau, ia masih memiliki hutang sebesar Rp2 juta yang dahulunya digunakan untuk membiayai pengobatannya.

“Senang sekali saya sekarang bisa terdaftar jadi peserta BPJS Kesehatan. Rasanya lega, jadi bisa berobat tanpa memikirkan biaya,” katanya sembari menahan air mata yang seolah akan menetes.

Program yang digagas Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang bersama BPJS Kesehatan ini mengadopsi nilai kearifan lokal masyarakat Minangkabau.

Lewat aksi badoncek atau mengumpulkan dana bersama, para perantau Minang bahu-membahu menyisihkan rezeki agar tidak ada lagi kerabat atau tetangga mereka di kampung yang terkendala biaya saat jatuh sakit.

Wali Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Era Jaya mengatakan kerjasama tersebut berawal dari sejumlah permasalahan bidang kesehatan yang ditemukan pemerintah nagari setempat.

Ia menyampaikan permasalahan tersebut yaitu ketika warganya yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan terpaksa berobat ke rumah sakit sehingga harus membayar biaya pengobatan yang mahal.

Kemudian, kata dia sebelumnya pemerintah nagari juga mengalami kesulitan membantu memulangkan jenazah salah satu warganya yang meninggal di salah satu rumah sakit karena terkait biaya pengobatan yang belum lunas.

"Setelah kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan Padang Pariaman dan BPJS Kesehatan, ternyata ada MoU terkait hal tersebut. Kemudian kami koordinasi dengan perantau untuk membantu masyarakat kami yang kurang mampu," ujarnya.

Untuk tahap awal jumlah warga yang dibantu iuran kepesertaannya yaitu 100 orang yang terdiri dari 50 orang dibayar melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) nagari dan sisanya dibayar perantau yaitu Azwar Wahid. Namun, lanjutnya karena antusias masyarakat tinggi maka kemungkinan jumlah tersebut akan bertambah.

"Kami juga menghubungi perantau lain, perantau lain pun siap membantu," kata dia.

Ia menyampaikan pihaknya memfokuskan penerima bantuan iuran tersebut pada lansia dan warga yang memiliki penyakit kronis yang berasal dari keluarga ekonomi lemah.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Meri Lestari, mengapresiasi tinggi tradisi luhur yang telah mendarah daging di tengah masyarakat Minangkabau ini.

Menurutnya, aksi kepedulian para perantau tidak sekadar membantu warga secara finansial, tetapi menjadi terobosan penting dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan masyarakat.

"Ini merupakan hal yang baru, selama ini di BPJS baru berkolaborasi dengan badan usaha saja belum melibatkan para perantau. Apalagi tradisi badoncek ini tidak saja menjadi jalan untuk saling berbagi, tetapi juga menjadi inovasi untuk memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Sumatera Barat," ujar Meri.

Saat ini, capaian UHC di Sumatera Barat berada di angka 95,25 persen, masih terus dikejar untuk mencapai target nasional sebesar 98 persen.

Meri tidak menampik dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, masih terdapat tujuh daerah yang capaiannya berada di bawah target nasional, termasuk tantangan di wilayah Padang Pariaman.

Dengan adanya kolaborasi berbasis kearifan lokal seperti di Tigo Koto Aur Malintang Selatan, harapan untuk mencapai status UHC penuh kian terbuka lebar.

Ketika suatu daerah berhasil meraih UHC, seluruh warganya dipastikan mendapat akses pelayanan kesehatan yang layak tanpa perlu lagi dibayangi ketakutan akan biaya.

Bagi Darmawati dan puluhan warga lainnya, program ini bukan sekadar bantuan kartu jaminan kesehatan. Ini adalah kepastian bahwa di masa tua mereka, kesehatan tak lagi menjadi barang mahal yang harus ditukar dengan rasa cemas.