Pertamina Patra Niaga bersama KPK perkuat tata kelola

2026-09-22 14:06

Pertamina Patra Niaga bersama KPK perkuat tata kelola

Selasa, 22 September 2026 21:06 WIB

PT Pertamina Patra Niaga bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat tata kelola perusahaan. ANTARA/HO-PT Pertamina Patra Niaga

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat tata kelola perusahaan dalam rangka menjaga pasokan energi di tengah geopolitik global.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya memperkuat langkah pengamanan pasokan BBM dan LPG di tengah dinamika geopolitik global yang turut berdampak pada rantai pasok energi, termasuk ketersediaan minyak mentah dan produk energi di pasar global.

Menghadapi kondisi tersebut, lanjutnya, Pertamina Patra Niaga terus menyiapkan berbagai alternatif pengamanan pasokan secara cepat dan terukur.

Di saat yang sama, perusahaan juga memastikan setiap keputusan strategis tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari langkah preventif tersebut, Pertamina Patra Niaga melakukan konsultasi dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK.

Konsultasi ini dilakukan untuk memperkuat perspektif pencegahan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya ketika perusahaan menghadapi kondisi pasokan yang membutuhkan respons cepat dan adaptif.

Mars Ega menegaskan bahwa kondisi luar biasa tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata kelola.

"Situasinya boleh extraordinary, tetapi governance kami harus tetap kuat. Justru ketika urgensinya semakin tinggi, kontrol dan tata kelola harus semakin kuat. Kami harus bergerak cepat menjaga ketahanan energi, namun setiap keputusan tetap harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Menurut Mars Ega, konsultasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memastikan langkah pengamanan pasokan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sekaligus memiliki mekanisme pengendalian yang memadai.

"Kami ingin memastikan bahwa kecepatan operasional berjalan beriringan dengan governance. Ada kebutuhan yang jelas, ada parameter, ada proses persetujuan, ada kontrol, dan seluruh prosesnya terdokumentasi. Jadi, ketika kita mengambil keputusan dalam situasi yang dinamis, keputusan tersebut tetap clean, documented, traceable, dan accountable," jelasnya.

Pertamina Patra Niaga memastikan proses pengadaan dan pengamanan pasokan dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional dan kepentingan ketahanan energi nasional.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan menerapkan parameter kebutuhan yang jelas, segregation of duties, mekanisme persetujuan berjenjang, dokumentasi proses, serta pengawasan berlapis.

"Prioritas kami adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap BBM dan LPG. Kami akan terus bergerak cepat dan adaptif menghadapi dinamika global, namun seluruh langkah tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola yang kuat. Ketahanan energi harus dijaga, dan integritas tidak boleh dikompromikan," tambah Ega.

Pertamina Patra Niaga akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, KPK, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan langkah pengamanan pasokan energi dapat dilakukan secara responsif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menyampaikan bahwa dalam kondisi yang membutuhkan respons cepat, prinsip pencegahan tetap perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

"Dalam situasi yang membutuhkan respons cepat, tata kelola tetap harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kecepatan dan tata kelola bukan dua hal yang bertentangan. Yang penting, setiap keputusan memiliki dasar yang jelas, kewenangan yang terukur, proses yang transparan, serta dokumentasi yang memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan," sebutnya.

Aminudin menambahkan penguatan aspek pencegahan penting dilakukan sejak awal, terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sektor strategis dan kepentingan masyarakat luas.

"Pencegahan pada prinsipnya dilakukan dengan membangun sistem dan mekanisme kontrol sejak awal. Karena itu, pembagian kewenangan, pengawasan, transparansi proses, serta dokumentasi menjadi bagian penting untuk memastikan keputusan strategis tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik," jelasnya.