PM Spanyol kritik respon Eropa terhadap krisis Ceuta

2026-08-01 13:26

PM Spanyol kritik respon Eropa terhadap krisis Ceuta

Sabtu, 1 Agustus 2026 20:26 WIB

Aparat keamanan Spanyol mengambil tindakan saat para migran tiba di pesisir kota Ceuta, Spanyol, di Afrika Utara, setelah berupaya berenang dari Maroko pada 31 Juli 2026. Migran asal Maroko dan Aljazair berusaha mencapai Ceuta melalui jalur laut, sementara banyak di antara mereka dicegat oleh kapal patroli Maroko. ANTARA/Marcos Moreno - Anadolu Agency /pri.

Istanbul (ANTARA) - Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengkritik keras respons sejumlah pemerintah negara Uni Eropa (EU) terhadap krisis migrasi di Ceuta, dengan menyebut pendekatan mereka itu dipicu oleh prasangka, berita bohong, dan kepentingan politik semata.

Dilaporkan harian Spanyol El Pais, Sanchez menilai langkah-langkah yang diambil beberapa negara anggota EU itu bersifat "egois, memecah belah, dan ilegal.”

Tudingan tersebut disampaikan Sanchez melalui surat resmi yang ditujukan kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, dan Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin—yang negaranya saat ini memegang presidensi bergilir Dewan EU.

Dalam suratnya itu, Sanchez mendesak EU untuk segera menggelar pertemuan darurat para menteri dalam negeri guna mengoordinasikan respons bersama.

"Uni Eropa tidak boleh membiarkan reaksi yang egois, memecah belah, dan ilegal seperti ini," tulis Sanchez dalam suratnya.

Sanchez juga menyebut tanggapan dari negara-negara Eropa cenderung asimetris.

Mayoritas negara memberikan dukungan dan solidaritas, sementara sebagian lainnya justru menyerang Spanyol dan menyerukan penangguhan sementara Spanyol dari Kawasan Schengen.

Ia menegaskan bahwa usulan untuk mengeluarkan Spanyol dari kawasan bebas paspor itu tidak memiliki dasar hukum, mengingat Ceuta secara administratif bukan bagian dari Kawasan Schengen.

Dalam suratnya, Sanchez menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 48 jam, Spanyol telah memulihkan kendali perbatasan di Ceuta—wilayah otonom Spanyol di Afrika Utara—serta memberikan bantuan kemanusiaan, mengembalikan "hampir seluruh" imigran yang masuk secara ilegal, dan mencegah pergerakan tanpa izin ke wilayah Eropa lainnya.

Langkah-langkah penanganan tersebut dilakukan lewat koordinasi dengan Maroko, tetapi hanya mendapat "sangat sedikit dukungan" dari negara-negara anggota EU lainnya.

Sanchez menganggap sikap sebagian pemerintah EU itu bertentangan dengan hukum Eropa, hukum kemanusiaan, dan prinsip solidaritas.

Mengutip data Frontex, Sanchez menekankan bahwa Spanyol memiliki salah satu perbatasan luar yang paling ketat di EU, meskipun merupakan satu-satunya negara anggota yang memiliki perbatasan darat langsung di benua Afrika.

Ia juga mengingatkan kontribusi Spanyol dalam membantu negara anggota lain saat krisis migrasi sebelumnya, seperti di Belarus pada 2021 dan Pulau Lampedusa, Italia, pada 2023.

Menanggapi situasi ini, Irlandia dilaporkan telah menggelar pertemuan mekanisme Tanggap Krisis Politik Terpadu EU pada Sabtu, sementara perwakilan negara-negara anggota dijadwalkan bertemu kembali pada Senin (3/8) untuk membahas penanganan lebih lanjut.

Di sisi lain, Madrid mengumumkan mulai membuka kembali secara bertahap jalur penyeberangan Beni Enzar di Melilla—wilayah kantong Spanyol lainnya di Afrika Utara—bagi kendaraan yang berpartisipasi dalam Operasi Penyeberangan Selat (Operation Crossing the Strait).

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Spanyol, sedikitnya 67 korban tewas saat berusaha mencapai wilayah Spanyol selama krisis berlangsung, sementara hampir 70.000 imigran yang sempat memasuki Ceuta telah kembali ke Maroko.

Sumber: Anadolu