REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Akurasi data kesejahteraan menjadi persoalan penting ketika pemerintah menggunakannya untuk menentukan penerima berbagai program perlindungan sosial. Kesalahan klasifikasi dalam penentuan desil berisiko membuat warga yang kondisi ekonominya berubah tidak lagi tercatat sesuai keadaan sebenarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti polemik penentuan desil kesejahteraan masyarakat yang belakangan menuai keluhan. Menurut dia, persoalan akurasi data tidak boleh berujung pada hilangnya hak masyarakat atas perlindungan sosial.

Aria mengatakan, meningkatnya sentimen negatif di media sosial menunjukkan persoalan desil telah berkembang menjadi masalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan sosial pemerintah.

“Angka 6.310 talks dengan sentimen negatif hampir 44 persen itu bukan sekadar noise media sosial, itu cerminan rasa tidak percaya warga terhadap sistem yang katanya dibangun untuk melindungi mereka,” kata dia kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Menurut Aria, masyarakat juga perlu memahami bahwa desil merupakan posisi relatif seseorang atau rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan nasional. Dengan demikian, posisi desil tidak secara mutlak menunjukkan seseorang tergolong kaya atau miskin.

Namun, dia meminta pemerintah mengakui masih adanya persoalan akurasi data. Pembaruan data dinilai belum selalu mampu mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang dapat berubah dalam waktu singkat.

Salah satu contohnya adalah masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ekonomi rumah tangga dapat menurun secara cepat, sementara data yang digunakan pemerintah bisa saja masih mencerminkan keadaan sebelum perubahan tersebut terjadi.

Karena itu, Aria meminta pemerintah menyediakan mekanisme sanggah yang sederhana dan mudah diakses. Mekanisme tersebut diperlukan agar masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak sesuai dengan kondisi faktual dapat mengajukan koreksi.

Pemerintah daerah juga dinilai memiliki peran dalam proses verifikasi. Aparat di tingkat daerah dianggap lebih dekat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing sehingga dapat membantu memastikan data mencerminkan kondisi lapangan.

“Data boleh jadi dasar kebijakan, tapi jangan sampai kesalahan administratif merampas hak warga atas perlindungan sosial. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar,” kata dia.

Menurut Aria, kesalahan klasifikasi dapat menimbulkan dampak lanjutan terhadap akses masyarakat ke berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan pendidikan bagi anak.

Karena itu, dia meminta pemerintah tidak terburu-buru menggunakan data desil sebagai dasar pencabutan subsidi energi sebelum persoalan akurasi data diselesaikan. Penerapan kebijakan, menurut dia, perlu disertai mekanisme koreksi agar perubahan kondisi ekonomi warga dapat segera diperhitungkan.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan data untuk penyaluran bantuan dan subsidi tidak hanya membutuhkan basis data yang terukur, tetapi juga mekanisme pembaruan dan koreksi yang mampu mengikuti perubahan kondisi masyarakat.