AKURAT.CO Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti persoalan perencanaan belanja pegawai yang dapat menyebabkan terjadinya pagu minus pada akhir tahun.

Ia meminta kebutuhan belanja pegawai dihitung secara tepat sejak awal agar tidak mengganggu program pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Purbaya saat melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026).

Baca Juga: Bukan Cuma Dana Darurat, Menkeu Purbaya Siapkan Anggaran Rekonstruksi NTT

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya memberikan perhatian khusus terhadap aspek perencanaan anggaran, terutama belanja pegawai. Menurutnya, kebutuhan belanja harus direncanakan secara tepat sejak awal untuk mencegah munculnya persoalan pagu minus pada akhir tahun.

Persoalan tersebut menjadi penting karena kekurangan anggaran pada belanja pegawai berpotensi mendorong terjadinya pergeseran anggaran dari pos lainnya.

Purbaya menegaskan pergeseran anggaran untuk menutup kekurangan belanja pegawai tidak boleh mengorbankan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Pergeseran anggaran, menurut dia, hanya semestinya dilakukan dalam kondisi yang sangat mendesak.

Penekanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga disiplin pengelolaan APBN. Artinya, persoalan pada satu pos belanja tidak seharusnya mengganggu pelaksanaan program lain yang telah direncanakan dan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain persoalan belanja pegawai, Purbaya dalam kunjungan tersebut turut melihat langsung perkembangan sejumlah program strategis nasional di Jawa Barat.

Salah satunya adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Di Jawa Barat terdapat 5.970 KDKMP dengan target survei sebanyak 147 KDKMP. Hingga saat ini, survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP.

Purbaya juga memantau program Sekolah Rakyat. Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 Sekolah Rakyat dari total 26 unit yang terdapat di Jawa Barat.

Hasil pemantauan menunjukkan kondisi sekolah secara umum baik dengan fasilitas yang cukup lengkap. Setiap kelas dilengkapi smartboard, sedangkan setiap siswa mendapatkan satu laptop.

Namun, Purbaya menilai program tersebut masih membutuhkan penguatan dari sisi komunikasi publik.

Baca Juga: Purbaya Ungkap Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen hingga Agustus 2026

“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” kata Purbaya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Sementara itu, pengawasan juga dilakukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlah SPPG di Jawa Barat mencapai 6.794 unit dengan target survei sebanyak 199 SPPG.

Realisasi survei bahkan telah mencapai 275 SPPG. Oleh sebab itu, Purbaya meminta pengawasan terhadap program strategis dilakukan secara berkelanjutan agar pelaksanaan di lapangan tetap sejalan dengan tujuan program dan penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan.