Bagikan:

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah menyadari masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada tahap awal implementasi.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah terus melakukan pembenahan dan tidak menutup mata terhadap berbagai kendala yang terjadi di lapangan.

"Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan," ujarnya dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa, 14 Juli.

Ia menjelaskan, tantangan terbesar dalam menjalankan program tersebut meliputi kesiapan rantai pasok, distribusi pangan, hingga kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Tantangan awal dalam mengeksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan dan kapasitas logistik terutama di wilayah 3T," ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Purbaya menyampaikan pemerintah memperkuat peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam membangun rantai pasok pangan berbasis daerah.

Menurutnya upaya itu dilakukan dengan melibatkan sentra produksi rakyat, badan usaha milik desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyedia lokal agar kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG.

"Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," ucapnya.

Selain memperkuat rantai pasok, pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran MBG.

Purbaya mengatakan, Kementerian Keuangan akan ikut memantau pelaksanaan program tersebut berdasarkan kesepakatan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang.

BACA JUGA:

Menurutnya, Kementerian Keuangan akan membentuk tim pengawas yang berasal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), serta tim tersebut akan memantau terhadap pelaksanaan MBG di seluruh kabupaten dan kota.

Dia menambahkan, keterlibatan Kementerian Keuangan diharapkan dapat memperkuat independensi pengawasan sekaligus meminimalkan potensi konflik kepentingan di lingkungan BGN dan tim tersebut mulai bekerja sejak awal Juli 2026 dan akan melakukan evaluasi secara berkala setiap dua bulan.

Di sisi lain, Purbaya mengungkapkan BGN juga terus melakukan efisiensi dalam pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Menurutnya, langkah efisiensi itu diperkirakan membuat kebutuhan anggaran MBG berada di bawah proyeksi sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun.