Singkawang (ANTARA) - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singkawang mencapai 56,39 persen dari total pagu Rp975,95 miliar hingga 30 Juni 2026.

"Capaian tersebut diharapkan mampu menjaga akselerasi pembangunan dan pelayanan publik di Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas (Singbebas)," kata Kepala KPPN Singkawang Ariyanto  saat menyampaikan rilis APBN dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) KPPN Singkawang, Kamis.

Ariyanto mengatakan realisasi tersebut mencerminkan pelaksanaan anggaran pemerintah pusat yang terus berjalan sesuai target pada semester pertama tahun anggaran 2026.

"Belanja pemerintah pusat telah mencapai 56,39 persen dari total pagu sebesar Rp975,95 miliar yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal," katanya. 

Selain belanja pemerintah pusat, KPPN Singkawang juga mencatat penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) kepada pemerintah daerah di wilayah Singbebas telah mencapai 53,16 persen dari total pagu sebesar Rp2,764 triliun hingga akhir Juni 2026.

Menurut Ariyanto, optimalisasi penyaluran APBN, baik melalui belanja kementerian/lembaga maupun transfer ke daerah, menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menggerakkan aktivitas perekonomian daerah.

Ia mengatakan percepatan realisasi anggaran juga perlu didukung tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Karena itu, KPPN Singkawang terus memperkuat pembinaan kepada seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah.

Dalam Forum Konsultasi Publik tersebut, KPPN Singkawang juga melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan publik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari satuan kerja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perbankan, akademisi, media massa, hingga lembaga swadaya masyarakat di Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas.

Forum tersebut lanjutnya, dimanfaatkan sebagai wadah untuk menghimpun masukan dari pengguna layanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perbendaharaan negara agar semakin efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Selain memaparkan perkembangan APBN, pihaknya  juga memberikan sosialisasi mengenai pencegahan korupsi serta kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk mekanisme penyaluran transfer ke daerah.

Ariyanto berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh mitra kerja terus diperkuat sehingga penyaluran APBN hingga akhir tahun anggaran dapat berlangsung optimal serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan daerah, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Singkawang, Bengkayang, dan Sambas.

Pewarta: Narwati
Editor : Andilala

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.