Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah menyelesaikan penanganan akses pada tiga jembatan yang terdampak bencana. Pemulihan tersebut menjadi bagian dari pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk menjaga konektivitas masyarakat dan kelancaran arus logistik.

Penanganan yang telah rampung mencakup pemasangan oprit atau penghubung jalan pada Jembatan Rangka Baja Salim Pipit dan Jembatan Rangka Baja Silayar, serta perbaikan Jembatan Gantung Darurat Lawe Pinis. Ketiga pekerjaan tersebut telah mencapai progres 100 persen.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Sadli mengatakan penanganan jembatan menjadi prioritas karena memiliki peran penting bagi mobilitas warga dan pemulihan kegiatan ekonomi. Pada awal pascabencana, Jembatan Salim Pipit dan Silayar bahkan tidak dapat dilalui.

“Spesifikasi di dua jembatan ini meliputi pemasangan bronjong untuk normalisasi sungai dan oprit. Pada awal pascabencana, jembatan ini tidak dapat dilalui sama sekali. Karena itu, kami prioritaskan pemasangan oprit. Kami kerjakan dari Desember 2025 sampai Januari 2026 dan progresnya sudah 100 persen,” kata Sadli saat meninjau lokasi bersama Satgas PRR

Penanganan Jembatan Silayar memperoleh dukungan anggaran Rp492 juta, sedangkan Jembatan Salim Pipit sebesar Rp426,5 juta. Pekerjaan dilakukan untuk memperkuat akses sekaligus melindungi bagian sekitar jembatan dari dampak aliran sungai.

Selain jembatan, Pemkab Aceh Tenggara melanjutkan perbaikan Jalan Kebun Sere–Lapangan Terbang yang progresnya mencapai 29,6 persen. Pembangunan saluran pembuangan di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, juga mulai dikerjakan bersama sejumlah perbaikan infrastruktur dan fasilitas kesehatan lainnya.

Aceh Tenggara menerima tambahan TKD sebesar Rp8,2 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3,2 miliar dialokasikan khusus untuk sektor infrastruktur, dengan realisasi anggaran per 24 Agustus 2026 mencapai Rp1,6 miliar atau sekitar separuh dari alokasi.

Sekretaris Daerah Aceh Tenggara Yusrizal mengatakan percepatan berikutnya juga diarahkan pada sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan urusan lainnya. Pemerintah kabupaten akan menggerakkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten melalui penambahan personel, penyesuaian waktu kerja, serta pemanfaatan peralatan dan teknologi yang lebih memadai.

“Dalam melakukan percepatan, tentunya kita akan melihat time schedule yang ada. Dengan kondisi lapangan, tentunya akan ada deviasi,” kata Yusrizal.

Perwakilan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta pemerintah daerah menyusun jadwal kerja yang terukur dan memantau pelaksanaannya setiap hari. Langkah tersebut diperlukan agar pekerjaan tersisa dapat diselesaikan sebelum puncak musim hujan dan tidak tertunda hingga akhir tahun anggaran.

“Triwulan ketiga sudah memasuki bulan terakhir. Ini masa yang sangat kritis dalam pelaksanaan kegiatan maupun realisasi anggaran. Pemerintah daerah perlu mengantisipasinya dengan membuat rencana aksi dan jadwal kerja. Kami berharap bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah dapat memantaunya dari hari ke hari,” ujar Imran.