Keduanya juga tetap memainkan jurus lama layaknya Perang Dingin, yakni perang proksi dengan menggunakan satelit masing-masing untuk mencapai kepentingan nasional (national interest). Setidaknya hal tersebut terlihat dalam konflik yang berkecamuk di Eropa dan Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Dalam seterusnya dengan Ukraina, Rusia menuduh AS berada di belakang Ukraina dengan memasok senjata militer dan mengirimkan tentara bayaran (Mercenaries). Demikian juga AS yang bertikai dengan Iran sejak Februari 2026 lalu, menuduh Rusia berada di belakang Iran dengan memasok senjata dan membagikan data intelijen untuk melumpuhkan AS.

Baru-baru ini, AS mengeluarkan tuduhan yang tendesius terhadap Rusia. Menyikapi serangan pesawat nir-awak (drone) Iran yang menghantam sejumlah fasilitas rahasia milik Badan Intelijen Pusat AS (CIA) di kawasan Timur Tengah, AS tanpa tedeng aling-aling menuduh Rusia berada di balik serangan-serangan Iran. Tuduhan AS ini didasarkan pada asumsi bahwa Iran tak mungkin memiliki kapasitas yang canggih dan terukur seperti itu, sehingga mampu menyigi dan menghantam fasilitas militer yang berstatus rahasia dengan akurasi dan presisi yang sangat tinggi.

AS menilai bahwa pihak Rusia telah berbagi data koordinat dan dukungan teknologi navigasi yang canggih. Akibatnya, AS menderita kerugian yang cukup signifikan akibat serangan terhadap markas intelijen dan Kedutaan Besar AS di Riyadh, Arab Saudi, serta Irak Timur. AS yang ketar-ketir bahkan memutuskan untuk menarik seluruh personel militer dan jet tempur dari Pangkalan Militer Al Udeid di Qatar.

Rusia merespons tuduhan AS dengan tak kalah lihai. Dalam ASEAN Foreign Minister’s Meeting di Manila, Filipina, pada 23 Juli kemarin, Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia, Sergei Lavrov, memberi peringatan keras kepada Menlu AS, Marco Rubio, yang turut serta menghadiri pertemuan. Lavrov menyentil balik AS agar tidak melakukan pengiriman senjata kepada Ukraina untuk memerangi Rusia. Lavrov menggarisbawahi bahwa sikap AS dan negara-negara Eropa merupakan sikap yang tidak bisa diterima oleh Moskwa dan dapat memicu ketidakstabilan Eropa secara jangka panjang. Pernyataan Menlu Rusia ini menjadi semacam klimaks bagi kekesalan Rusia selama ini.

Perang yang berlangsung sejak 2022 tersebut menjadi perang panjang yang tak kunjung bisa dipungkasi oleh Vladimir Putin dan angkatan perangnya. Pasalnya, dalam persepsi dan analisis Rusia, AS bermain di dalamnya dengan memberikan sokongan kepada Ukraina dalam bentuk bantuan militer dan finansial, operasi khusus dan intelijen, serta diskursus dan tekanan jangka panjang untuk memperluas aliansi militer NATO--Pakta Pertahanan Atlantik Utara, yang menjadi semacam tekanan psiko-militer terhadap Rusia.

Preseden Buruk Perdamaian

Strategi proksi yang dimainkan oleh AS dan Rusia dengan “menunggangi” Ukraina dan Iran ini dapat menjadi preseden buruk bagi perdamaian. Dari sisi Ukraina, AS dan juga negara-negara Eropa semakin memperkuat ketergantungan Ukraina terhadap kekuatan Barat. Hal ini tercermin dari sikap dan ucapan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky dalam berbagai kesempatan yang cenderung “memohon” kepada AS dan sekutunya untuk mendukung perang yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, situasi yang tak kunjung damai di antara Rusia dan Ukraina menimbulkan gejolak di kawasan Eropa, mulai dari putusnya rantai pasok energi dari Rusia ke Eropa, ketegangan internal di Eropa terkait pemenuhan kebutuhan energi domestik, tuntutan AS untuk meningkatkan anggaran pertahanan di tengah postur fiskal yang tidak mendukung bagi negara-negara Eropa, hingga potensi dilema keamanan yang mengganggu stabilitas politik dan keamanan kawasan. Strategi proksi Rusia di Iran tampak lebih santun dan tak sebanal AS yang mendukung Ukraina.

Dukungan Rusia terhadap Iran lebih banyak didasari oleh pertimbangan strategis bahwa Iran menghadapi tekanan yang tidak sepadan dari AS dan Israel, serta adanya potensi AS akan menggunakan kekuatan skala besar untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran.

Peran Mediasi AS-Iran

Peperangan yang terjadi di Eropa dan Timur Tengah sejatinya dapat diredam atau bahkan diselesaikan apabila kedua negara--AS dan Rusia, sedikit lebih jeli dalam melihat peluang, bukan berorientasi penuh pada kepentingan nasional masing-masing yang cenderung realis dan unilateralis. Rusia dapat menggunakan pengaruhnya terhadap Iran dengan mengajak para pemimpin Iran untuk kembali ke meja perundingan. Demikian juga AS, dapat mendorong para pemimpin Rusia untuk duduk satu meja dan satu forum dengan pemimpin Ukraina membahas kemungkinan-kemungkinan perdamaian.

Dalam realitasnya, upaya-upaya tersebut memang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun terkesan tak sungguh dan serius. Yang fatalistik dan sungguh disayangkan adalah sikap AS. Kesepakatan damai yang berhasil dianggit oleh AS dan Iran melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Versailles, Prancis, pada 18 Juni 2026 lalu, tak berumur panjang. Kesepakatan berisi 14 poin tersebut pada akhirnya dengan mudah dilanggar oleh AS dengan melakukan serangan militer ke lebih dari 80 target sipil dan militer hanya berselang tiga pekan dari kesepakatan yang memicu terjadinya perang tak ada ujung hingga saat ini.

Kerunyaman di Timur Tengah juga setali tiga uang dengan kusutnya perdamaian di Rusia-Ukraina. Sulit mencari titik temu di antara kedua belah pihak yang mengedepankan objektif dan kepentingan nasionalnya secara sepihak, terutama dalam hal klaim wilayah dan pendudukan pasukan militer. Konflik antara Rusia dan Ukraina bukan saja perkara upaya aksesi Ukraina ke NATO dan Uni Eropa yang membuat Rusia meradang.

Tapi lebih dari itu, konflik Rusia dan Ukraina juga mengandung residu sejarah dan dendam masa lalu terkait demokratisasi tak mulus di Soviet yang membuat Soviet pecah berkeping-keping menjadi banyak negara. Hadirnya Trump yang mengajak Putin untuk bertemu dalam KTT Alaska di Joint Base Elmendorf-Richardson, Anchorage, Alaska, pada Agustus 2025, yang memasukkan isu Ukraina dalam pembahasan sempat menjadi angin segar bagi perdamaian Rusia-Ukraina.

Trump berkomitmen untuk menjadi mediator dan penengah bagi kedua negara. Sikap Trump yang memulai dialog dengan Putin ini patut diapresiasi di tengah apatisme para pemimpin Eropa yang menolak untuk berbicara dengan Putin. Namun, upaya Trump untuk memediasi kedua belah pihak seakan berjalan di tempat sekarang. Perkaranya bukan saja karena Trump dan AS sibuk berperang melawan Iran, tapi juga tereskalasinya hubungan AS-Rusia karena saling tuduh kedua negara terkait bantuan militer dan intelijen yang diberikan kepada proksi masing-masing.

Tak Boleh Tinggal Diam

Komunitas internasional tidak seharusnya berdiam diri dan bersikap pasif terhadap permainan petak umpet yang dilakukan oleh AS dan Rusia ini. PBB selaku lembaga supranasional dan diberikan mandat untuk mewujudkan perdamaian dunia harus mengambil peran yang lebih signifikan dalam mengupayakan perdamaian. Dunia sangat potensial terjerumus pada bencana perang yang lebih besar apabila Trump yang saat ini sudah mendapatkan tambahan dana perang melawan Iran sebesar 95 miliar Dolar AS dari Kongres AS pada 22 Juli lalu melakukan serangan skala besar terhadap fasilitas-fasilitas nuklir Iran.

Rusia dan Tiongkok diyakini tidak akan tinggal diam. Sementara itu, dampak perang sudah menyebar ke seluruh kawasan yang memicu pergolakan skala masif di Lebanon, Suriah, Arab Saudi, dan kemungkinan negara-negara kawasan lainnya ke depan. Tanpa upaya kolektif dari komunitas internasional, PBB, dan kekuatan kawasan lainnya, dunia akan semakin anarkis, kaotik, dan konfliktual.

 Boy Anugerah 
Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional dan Geopolitik di DPR RI & Founder Think-Tank Senayan Geopolitical Forum (SGF)