Sebanyak 95 paket pemulihan pascabencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, telah berkontrak dengan nilai sekitar Rp125 miliar, atau sekitar 75 persen dari pagu tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Namun, realisasi keuangan per 15 September 2026 baru mencapai Rp20,49 miliar atau 12,3 persen. 

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong agar kesiapan kontrak segera diikuti pekerjaan dan pembayaran sesuai ketentuan sehingga manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat.

Kabupaten Agam menerima tambahan TKD sebesar Rp165,86 miliar. Sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur, yakni Rp138,96 miliar, sedangkan sisanya mendukung pendidikan, kesehatan, pertanian, dan urusan lainnya. Paket yang telah berkontrak mencakup pekerjaan jalan, jembatan, sekolah, dan irigasi. Sebanyak 15 paket lainnya dialihkan ke APBD Perubahan, sementara paket yang tersisa masih melalui pengadaan dan penyiapan administrasi.

“Meskipun anggaran telah tersedia, realisasi keuangan TKD Tambahan baru mencapai 12,3% dengan 15 paket dialihkan ke APBD Perubahan,” ujar Wakil Kepala Posko Nasional Satgas PRR Marsma TNI Ridha Hermawan dalam laporan monitoring dan evaluasi khusus di Kabupaten Agam, Selasa (15/9/2026). Ia menekankan perlunya pengawalan agar pekerjaan yang telah memiliki pendanaan tidak tertahan pada tahap administrasi.

Di sektor pertanian, tercatat 1.717,70 hektare sawah mengalami gagal panen atau puso. Selain itu, terdapat 172,20 hektare sawah rusak ringan, 187 hektare rusak sedang, dan 904,95 hektare rusak berat. Penanganan lahan rusak ringan dan sedang telah berjalan melalui dukungan Kementerian Pertanian. Sebanyak 311 hektare sawah pada tahap pertama telah selesai ditangani dan memasuki tahap tanam berikutnya.

Untuk penanganan tahap kedua seluas 250 hektare, anggaran telah dialokasikan, tetapi pelaksanaannya masih menunggu penyelesaian perencanaan dari pusat. Pemkab Agam juga perlu menyelaraskan klasifikasi sawah rusak berat antara asesmen citra satelit Universitas Andalas dan usulan dinas pertanian serta kelompok tani. Satgas PRR akan membantu mempertemukan pihak-pihak tersebut dengan Kementerian Pertanian agar perencanaan dan penanganan lahan dapat dilanjutkan.

Pada sektor hunian, kebutuhan Agam tercatat sebanyak 1.817 unit huntap, terdiri atas 699 unit hunian terpusat dan 1.118 unit hunian mandiri atau in situ. Tiga rumah contoh hunian mandiri telah selesai. Di Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, lima dari 14 unit huntap yang direncanakan sedang dikerjakan. Pemerintah kabupaten juga telah menetapkan lokasi dan data calon penerima berdasarkan nama dan alamat.

Sementara itu, penyiapan huntap terpusat di lahan bekas hak guna usaha masih menghadapi persoalan status tanah, penguasaan lahan oleh sekitar 20–30 warga, serta kebutuhan air bersih untuk 440 unit. Satgas PRR bersama pemerintah daerah akan mendorong penyelesaian status lahan dengan Kementerian ATR/BPN, mengutamakan komunikasi dengan warga yang berada di lokasi, dan memfinalisasi skema penyediaan air bersih bersama pihak terkait.

Pemulihan sungai dan pendidikan turut berjalan. Pekerjaan normalisasi serta pembersihan material batu dilakukan di sekitar Jembatan Saskan, Kecamatan Malalak, sementara dinding penahan sempadan sungai dibangun di Batu Banta, Kecamatan Palembayan. Kementerian Pekerjaan Umum juga telah mengalokasikan Rp60 miliar untuk normalisasi sungai dan prasarana pengendali sedimen. Sebanyak 85 fasilitas pendidikan terdampak di Agam akan terus dipantau penanganannya melalui rencana aksi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sebagai tindak lanjut, Satgas PRR meminta pemerintah daerah menyelesaikan pengadaan paket yang tersisa dan tender ulang yang gagal, mempercepat pembayaran uang muka setelah syarat kontrak terpenuhi, serta mengawal 15 paket yang dialihkan ke APBD Perubahan. Pelaporan realisasi tambahan TKD juga perlu diperbarui secara berkala agar hambatan dapat segera diketahui dan penggunaan anggaran tetap sesuai peruntukan.

Ridha menegaskan pengawalan lintas kementerian dan lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta Pemkab Agam akan terus diperkuat. Fokusnya ialah mengubah dukungan anggaran dan kontrak yang telah tersedia menjadi pemulihan nyata bagi petani, warga yang membutuhkan hunian, pengguna jalan, dan anak-anak yang kembali bersekolah.