Warta Ekonomi, Jakarta -

Persoalan nafkah anak kembali menjadi sorotan dalam konflik Ruben Onsu dan Sarwendah. Kali ini, pihak Ruben berencana meminta audit terhadap uang yang selama ini diberikan untuk kebutuhan anak-anak melalui Sarwendah. Nominalnya pun tak sedikit, disebut berada di kisaran Rp200 juta hingga Rp263 juta per bulan.

Meski begitu, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menegaskan rencana audit tersebut bukan karena pihaknya menaruh kecurigaan kepada Sarwendah. Menurutnya, permintaan laporan penggunaan dana merupakan hal yang lazim ketika seseorang dipercaya mengelola uang untuk kepentingan orang lain.

“Bukan karena ada indikasi, bukan karena ada kecurigaan, nggak. Ini permintaan yang saya kira normal-normal saja,” kata Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2026).

Baca Juga: Ruben Onsu: Masuk Akal Gak Pengeluaran Rp200 Juta per Bulan untuk Anak di Bawah Umur?

Minola bahkan meminta persoalan tersebut tidak diarahkan pada dugaan penyalahgunaan dana. Baginya, yang perlu dilihat adalah transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan uang.

“Kita nggak usah bicara masalah indikasi. Kita bicara masalah kelaziman saja," tegas Minola.

Ia kemudian menjelaskan bahwa pihak yang dipercaya mengelola keuangan untuk kepentingan anak semestinya dapat memberikan pertanggungjawaban mengenai penggunaannya.

"Kelazimannya kan kalau kita sebagai wali atau sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola satu keuangan untuk kepentingan orang lain, dalam hal ini anak, kan kita harus pertanggungjawaban kan?” lanjutnya.

Baca Juga: Ruben Onsu Terpaksa Absen di Sidang Hak Asuh Anak, Sarwendah: Ini Masalah...

Menurut Minola, audit juga dapat membantu Ruben mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan anak-anaknya setiap bulan. Dengan begitu, nominal nafkah yang diberikan bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya.

“Ini kelaziman aja. Dari hasil pertanggungjawaban itu juga sebenarnya ini membantu Ruben atau membantu siapa pun untuk mendapatkan gambaran berapa kebutuhan per bulan anak-anak,” ucap Minola.

Besarnya pengeluaran yang menjadi pertanyaan juga tak lepas dari rencana audit tersebut. Minola mempertanyakan apakah pengeluaran anak-anak yang masih di bawah umur memang mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan, terlebih masih ada tagihan kartu kredit yang disebut berkaitan dengan kebutuhan anak.

"Masuk akal nggak sih pengeluaran seorang anak yang masih di bawah umur itu per bulannya Rp200 juta sampai Rp263 juta per bulan? Belum lagi biaya kartu kredit gitu misalnya. Ya jadi oleh karena itu wajar kan kalau misalnya kemudian Ruben minta perincian agar kita tahu juga fix biaya anak-anak itu berapa sih per bulan," ujar Minola Sebayang.

Bagi pihak Ruben, rincian penggunaan dana juga dianggap penting untuk menghindari persoalan baru di kemudian hari. Salah satunya agar tidak muncul anggapan bahwa Ruben mengabaikan kewajibannya sebagai ayah.

"Ketika nggak diberikan (rincian penggunaan) wajar dong kalau misalnya kemudian kita akan menggunakan audit ya agar pengeluaran itu bisa diaudit dan transparan. Jadi biar ketahuan apakah memang penggunaan uang Rp200 juta sampai Rp263 juta itu memang betul-betul untuk kebutuhan anak semua atau tidak," jelasnya.

Minola pun menyinggung soal tanggung jawab pihak yang mengelola uang untuk kebutuhan anak. Menurutnya, pertanggungjawaban penggunaan dana menjadi bagian penting dalam memastikan hak anak benar-benar terpenuhi.

"Karena seorang wali ketika dia tidak bisa bertanggung jawab atas setiap rupiah yang diberikan oleh ayahnya untuk anaknya ini juga merupakan salah satu bukti bahwa dia tidak amanah," imbuh Minola.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.