Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Kementerian Komunikasi dan Digital per 28 September 2026 telah memproses lebih dari 19,8 juta transaksi dalam uji coba awal digitalisasi sistem perlindungan sosial atau Perlinsos Digital.

"Berdasarkan rekapitulasi data per 28 September 2026, untuk Perlinsos Digital ini kita telah berhasil memproses lebih dari 19,8 juta transaksi atau sekitar 5,4 juta KK yang terlayani," katanya dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu.

"Ini menjadi bekal untuk langkah-langkah kami berikutnya dalam persiapan menuju rollout," ia menambahkan.

SPLP, yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), dirancang sebagai penghubung pertukaran data antar-instansi pemerintah.

SPLP berperan sebagai tulang punggung interoperabilitas dalam penerapan sistem Perlinsos Digital, mendukung pengurangan fragmentasi data, percepatan validasi, peningkatan transparansi dan tata kelola, serta penerapan standar keamanan akses informasi.

"Komdigi tugas utamanya adalah sebagai tulang punggung interoperabilitas, artinya pertukaran data melalui sistem yang kami bangun, yang namanya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP," ujar Meutya.

Baca juga: 258 kabupaten/kota sudah terapkan sistem Perlinsos Digital

Kemkomdigi akan memperkuat kapasitas SPLP guna mengantisipasi peningkatan transaksi menjelang penerapan Perlinsos Digital.

"Kami akan mengoptimalkan sistem SPLP agar pertukaran data tetap tangguh dan beroperasi saat menghadapi lonjakan lalu lintas transaksi. Antisipasi kenaikan skala transaksi dilakukan dengan penambahan kapasitas sumber daya SPLP,” kata Meutya.

Pengembangan SPLP selanjutnya diarahkan pada sinkronisasi mekanisme untuk mempercepat pertukaran data, termasuk mendukung pemenuhan kebutuhan berbagi pakai data dalam volume besar dan penyampaian data kepada banyak instansi secara bersamaan.

"Rencana SPLP ke depan kita akan sinkronkan antara SPLP asinkronus dan sinkronus. Pada intinya adalah untuk percepatan layanan, sehingga bisa jadi pertukaran data yang cepat, instan secara real time," kata Meutya.

Baca juga: Digitalisasi Perlinsos perlu diikuti penguatan infrastruktur daerah

Kemkomdigi juga akan mempercepat onboarding instansi yang belum terhubung melalui mekanisme self-regulation, di mana SPLP hanya berfungsi sebagai penghubung pertukaran data.

"Kepemilikan data tetap berada pada instansi penghasilnya dan SPLP murni bertindak sebagai penghubung dan tidak melakukan penyimpanan data. Setiap pertukaran data juga dipastikan akan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Meutya.

Kemkomdigi telah memetakan konektivitas 514 kabupaten/kota dan sekitar 138.000 kantor pemerintahan guna mendukung penerapan sistem Perlinsos Digital.

Menurut hasil pemetaan, sebanyak 93,73 persen atau lebih dari 129.000 titik telah terjangkau sinyal 4G dengan kualitas cukup baik hingga baik sekali.

"Berdasarkan SPLP, kami merekomendasikan jika dalam program-program awal kita, kita prioritaskan pelaksanaan kegiatan pada desa-desa yang sudah tervalidasi, memiliki kualitas sinyal baik sekali, dan menghindari daerah-daerah yang masih blank spot," demikian Meutya Hafid.

Baca juga: Pemerintah mengoptimalkan sistem Perlinsos Digital

​​​​​​​Baca juga: Luhut pastikan 50 juta warga miskin masuk sistem perlinsos digital

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.