Sumsel percepat program elektrifikasi desa yang terkendala kawasan hutan
Sumsel percepat program elektrifikasi desa yang terkendala kawasan hutan
Sabtu, 22 Agustus 2026 12:18 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru. (ANTARA/HO/Pemprov Sumsel)
Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mempercepat program elektrifikasi desa yang masih terkendala kondisi geografis dan status kawasan hutan melalui penguatan sinergi dengan Kementerian Kehutanan dan PT PLN.
Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Jumat, mengatakan percepatan Program Listrik Masuk Desa menjadi langkah penting untuk mewujudkan pemerataan akses energi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok.
“Melalui sinkronisasi perencanaan, penganggaran yang tersedia dan percepatan perizinan kawasan hutan, program Lisdes ini akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di pelosok Sumsel,” katanya.
Menurut dia, kendala pembangunan jaringan listrik di sejumlah lokasi tidak hanya disebabkan oleh kondisi geografis, tetapi juga status lahan yang berada di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
Berdasarkan data lapangan, terdapat 20 lokasi yang masih menghadapi kendala. Sebanyak 12 lokasi terkendala kondisi geografis, sementara delapan lokasi lainnya berada di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, antara lain di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.
Untuk wilayah dengan kondisi geografis yang sulit, Pemprov Sumsel mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal sebagai alternatif selain jaringan listrik konvensional.
“Kenapa PLTS? Karena infrastruktur kabel sulit masuk akibat medan yang spesifik. Lahan basah dan kawasan hutan lindung atau produksi memerlukan penanganan khusus,” ujarnya.
Pemprov Sumsel juga mendorong percepatan proses perizinan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) penggunaan kawasan dengan Kementerian Kehutanan.
Dirjen Planologi Kehutanan Ade Triajikusumah menyatakan pihaknya terbuka untuk memproses perizinan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Pada prinsipnya Kementerian Kehutanan terbuka. Silakan ajukan dengan mekanisme yang sesuai. Kami akan proses secepat-cepatnya,” katanya.
Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (UID S2JB) Diksi Erfani Umar mengatakan anggaran Program Listrik Desa yang bersumber dari APBN telah tersedia untuk 118 titik lokasi di Sumsel.
Dari total tersebut, sebanyak 98 titik secara teknis sudah dapat dikerjakan dan ditargetkan selesai secara bertahap mulai Desember 2026 hingga Maret 2027.
“Alhamdulillah, anggaran program listrik desa sudah keluar. Dari 118 titik lokasi tersebut, insyaallah sebanyak 98 titik secara teknis sudah dapat langsung dikerjakan,” ujar Diksi.
Adapun 20 titik lainnya masih memerlukan penyesuaian karena berada di kawasan hutan lindung dan menghadapi kendala akses jalan.
Secara keseluruhan, program elektrifikasi tersebut ditargetkan memberikan akses listrik kepada lebih dari 6.045 pelanggan yang tersebar di 14 kabupaten di Sumsel yang sebelumnya belum menikmati tenaga listrik.
PLN juga meminta pemerintah desa menyampaikan informasi apabila terdapat titik yang belum masuk dalam daftar sasaran untuk dapat ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah.
Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA 2026