Tambakberas dan Muktamar NU abad kedua, kembali ke mata air peradaban
Tambakberas dan Muktamar NU abad kedua, kembali ke mata air peradaban
Sabtu, 11 Juli 2026 12:44 WIB
Pemerhati kebijakan publik dan Sekretaris LHKP PWM Wahidin Hasan. (ANTARA/HO-PWM Muhammadiyah Jateng)
Semarang (ANTARA) -
Ada sebuah pelajaran sederhana yang selalu diwariskan di pesantren: semakin tinggi pohon menjulang, semakin kuat ia bergantung pada akarnya. Pohon yang kehilangan akar akan mudah tumbang diterpa angin, betapapun rindangnya ia tampak dari kejauhan.
Barangkali itulah makna terdalam dari keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, sebagai tuan rumah Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama pada 27–31 Agustus 2026.
Keputusan itu memang dapat dijelaskan secara teknis—Tambakberas pernah sukses menjadi tuan rumah Muktamar Ke-33 pada 2015, memiliki pengalaman, infrastruktur, dan dukungan masyarakat. Namun, sesungguhnya terdapat pesan yang jauh lebih dalam: menjelang memasuki abad kedua perjalanan NU, organisasi ini memilih kembali ke rumah besarnya, yakni pesantren.
Dalam tradisi pesantren, pulang bukan berarti mundur. Pulang adalah mengambil tenaga dari mata air yang selama ini menghidupi perjalanan. Karena itu, Tambakberas bukan sekadar lokasi muktamar. Ia adalah simbol ingatan kolektif Nahdlatul Ulama.
Literatur mengenai pesantren sejak lama menempatkan lembaga ini bukan hanya sebagai institusi pendidikan agama. Dalam Tradisi Pesantren, Zamakhsyari Dhofier menjelaskan bahwa pesantren merupakan pusat transmisi ilmu, pembentukan kepemimpinan, dan reproduksi budaya Islam Nusantara.
Martin van Bruinessen bahkan menyebut pesantren sebagai jaringan intelektual yang memungkinkan tradisi keilmuan Islam bertahan selama berabad-abad di Indonesia. Dengan kata lain, jika NU adalah pohon besar, maka pesantren adalah akar yang menyuplai seluruh energi kehidupannya.
Tambakberas adalah salah satu akar itu.
Pesantren ini tumbuh sejak awal abad ke-19 dan berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terkemuka di Jawa Timur. Dari lingkungan inilah lahir KH Abdul Wahab Hasbullah, seorang ulama yang bukan hanya menjadi pendiri Nahdlatul Ulama bersama Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari, tetapi juga pembaru pemikiran Islam Indonesia.
Melalui Tashwirul Afkar, Nahdlatut Tujjar, dan Komite Hijaz, Mbah Wahab memperlihatkan bahwa pesantren tidak boleh hanya mengajarkan fikih dan tafsir, tetapi juga harus membangun ekonomi, pendidikan, organisasi, dan kesadaran kebangsaan.
Sejarah mencatat bahwa NU lahir pada 31 Januari 1926 sebagai jawaban para ulama terhadap perubahan dunia Islam dan ancaman terhadap tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Namun perjalanan organisasi ini segera melampaui batas-batas keagamaan.
Ketika Republik Indonesia menghadapi ancaman kembalinya kolonialisme, para ulama NU mengeluarkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 yang kemudian menjadi salah satu fondasi moral bagi perlawanan rakyat dalam Pertempuran Surabaya.
Setelah kemerdekaan, NU terus mengambil bagian dalam perjalanan bangsa, mulai dari pembangunan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, hingga penguatan demokrasi dan moderasi beragama.
Pilihan kembali ke Tambakberas menjadi menarik karena dilakukan ketika NU telah menjelma sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. Berbagai laporan PBNU menunjukkan bahwa jaringan NU saat ini mencakup sekitar 26.000 pesantren, sekitar 13.000 lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD), sekitar 15.000 sekolah dan madrasah, serta ratusan perguruan tinggi.
Di bidang pendidikan tinggi saja terdapat sekitar 274 Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) yang tersebar di berbagai daerah. Selain itu berkembang pula rumah sakit, klinik kesehatan, panti asuhan, lembaga zakat, koperasi, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), serta berbagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang menjadi wajah pengabdian sosial NU.
Di luar angka-angka tersebut, sesungguhnya terdapat kekuatan yang jauh lebih besar: modal sosial.
Sosiolog Robert D. Putnam menyebut modal sosial sebagai jaringan kepercayaan (trust), norma, dan kerja sama yang memungkinkan masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan secara kolektif.
Dalam konteks Indonesia, sedikit organisasi yang memiliki modal sosial sebesar NU. Jutaan warga nahdliyin, ribuan kiai, puluhan ribu santri, dan jaringan pesantren yang menjangkau desa-desa merupakan aset yang tidak mudah diukur hanya dengan statistik.
Inilah yang membuat NU berbeda.
Ia tidak dibangun oleh kekuatan modal finansial, melainkan oleh kepercayaan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Clifford Geertz pernah menyebut kiai sebagai cultural broker, perantara budaya yang menjembatani ajaran agama dengan realitas sosial masyarakat.
Karena itu, ketika pesantren berkembang, yang tumbuh bukan hanya pendidikan, tetapi juga etika sosial, solidaritas, dan kepemimpinan.
Namun memasuki abad kedua, NU menghadapi tantangan yang sama sekali berbeda dengan masa para pendirinya.
Kini masyarakat memasuki era kecerdasan buatan, ekonomi digital, perubahan iklim, krisis pangan, dan disrupsi informasi. Otoritas keagamaan tidak lagi hanya berada di mimbar dan ruang pengajian, tetapi juga diperebutkan di media sosial. Anak-anak muda lebih banyak belajar melalui layar gawai daripada kitab yang dibacakan guru.
Di sinilah Muktamar Ke-35 memperoleh relevansinya.
Forum ini tentu akan memilih Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Akan tetapi, jauh lebih penting dari pergantian kepemimpinan adalah kemampuan NU merumuskan arah baru bagi abad keduanya.
Bagaimana pesantren menjadi pusat inovasi tanpa kehilangan tradisi? Bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk dakwah tanpa mengikis adab? Bagaimana ekonomi umat diperkuat tanpa meninggalkan prinsip keadilan sosial yang sejak lama diajarkan para kiai?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya menjadi ruh muktamar.
Douglass C. North mengingatkan bahwa institusi hanya dapat bertahan apabila mampu beradaptasi terhadap perubahan tanpa kehilangan norma-norma dasarnya.
Kaidah yang sama sebenarnya telah lama hidup dalam tradisi pesantren melalui ungkapan al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah—memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Tradisi bukanlah beban masa lalu, melainkan fondasi untuk membangun masa depan.
Dalam konteks itulah, Tambakberas memiliki makna simbolik yang sangat kuat. Pesantren ini mengingatkan bahwa pembaruan tidak pernah lahir dari ruang yang tercerabut dari sejarah.
KH Abdul Wahab Hasbullah membuktikannya ketika memperkenalkan sistem madrasah modern tanpa meninggalkan tradisi pesantren. Pembaruan tidak menghapus identitas, tetapi justru membuat identitas tetap relevan.
Karena itu, Muktamar Ke-35 di Tambakberas sepatutnya dibaca sebagai momentum konsolidasi gagasan, bukan sekadar konsolidasi kekuasaan. NU telah berhasil membangun jaringan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan sosial yang mengakar hingga ke desa-desa.
Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh kekuatan itu bergerak dalam satu arah: membangun kualitas sumber daya manusia, memperkuat kemandirian ekonomi umat, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menjaga Indonesia tetap menjadi rumah bersama.
Pesantren selalu mengajarkan bahwa keberkahan tidak lahir dari besarnya bangunan, melainkan dari ketulusan niat dan keluasan manfaat. Maka, ketika ribuan ulama, kiai, dan muktamirin berkumpul di Tambakberas pada Agustus mendatang, harapan terbesar warga nahdliyin tentu bukan hanya lahirnya pemimpin baru. Yang lebih penting adalah lahirnya ikhtiar baru agar NU tetap menjadi penyangga Islam yang ramah, penjaga keutuhan bangsa, sekaligus pelopor peradaban yang mampu berdialog dengan zaman.
Jika itu yang berhasil dirumuskan, maka Tambakberas tidak hanya akan dikenang sebagai tempat berlangsungnya Muktamar Ke-35. Ia akan tercatat sebagai ruang tempat Nahdlatul Ulama meneguhkan kembali jati dirinya: berakar kuat pada tradisi pesantren, tetapi menatap jauh ke masa depan.
*Pemerhati Kebijakan Publik pada LHKP PWM Jawa Tengah
Oleh Wahidin Hasan*
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.