Depok (ANTARA) - Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Ummi Salamah menyoroti ekosistem digital sebagai salah satu tantangan dalam memperkuat kualitas deliberasi publik di Indonesia.

Berdasarkan keterangan FISIP UI yang diterima di Depok, Rabu, Ummi menilai mediatisasi politik, konsentrasi kepemilikan media, serta desain platform digital yang cenderung mengedepankan emosi dapat memengaruhi kualitas deliberasi publik.

“Mediatisasi politik, konsentrasi kepemilikan media, serta desain platform digital yang cenderung mengedepankan emosi menjadi tantangan bagi kualitas deliberasi publik. Karena itu, prinsip musyawarah-mufakat perlu ditransformasikan ke dalam ekosistem digital,” kata Ummi.

Pandangan tersebut disampaikan dalam bedah buku "Desain Ulang Demokrasi Indonesia: Reaktualisasi Prinsip Musyawarah-Mufakat" yang digelar FISIP UI bersama Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Pustaka Obor Indonesia di Auditorium Juwono Sudarsono, Kampus FISIP UI, Depok, Jumat (4/9).

Diskusi tersebut menghadirkan perspektif lintas disiplin ilmu politik, antropologi, dan komunikasi untuk membahas relevansi prinsip musyawarah-mufakat dalam praktik demokrasi kontemporer di Indonesia.

Dari perspektif antropologi, Dosen Antropologi FISIP UI Imam Ardianto menawarkan gagasan provincializing democracy yang menempatkan demokrasi liberal modern sebagai salah satu bentuk demokrasi, bukan sebagai ukuran tunggal.

Menurut dia, praktik demokrasi perlu dibaca berdasarkan konteks sosial dan budaya masyarakat.

Imam juga mengingatkan potensi elite capture atau penguasaan oleh kelompok elite dalam forum deliberatif apabila musyawarah tidak disertai distribusi kekuasaan yang lebih setara.

Sementara itu, Senior Advisor FHI360 Hans Antlöv menekankan pentingnya memperkuat kekuatan warga (civic power) agar musyawarah tidak berhenti sebagai forum konsultasi tanpa kemampuan memengaruhi keputusan publik.

Ia menyoroti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), terutama di tingkat desa, sebagai salah satu ruang deliberasi yang telah berkembang di Indonesia dan masih dapat diperkuat.

Diskusi tersebut juga memunculkan sejumlah gagasan untuk memperkuat demokrasi deliberatif, antara lain revitalisasi musrenbang dengan fasilitator independen dan terlatih, penguatan keterhubungan hasil musyawarah dengan agenda legislatif, serta pengembangan prototipe platform deliberasi digital.

Selain itu, penguatan regulasi komunikasi publik pemerintah dinilai diperlukan untuk mendukung ruang deliberasi yang lebih sehat.

FISIP UI mendorong praktik demokrasi Indonesia yang tidak hanya bertumpu pada mekanisme elektoral, tetapi juga deliberatif, inklusif, dan berakar pada konteks sosial dan budaya masyarakat.

Buku "Desain Ulang Demokrasi Indonesia: Reaktualisasi Prinsip Musyawarah-Mufakat" merupakan bagian dari trilogi yang diterbitkan Komisi Kebudayaan AIPI bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Yayasan Obor Indonesia.

Buku tersebut disusun dari rangkaian diskusi kelompok terpumpun yang melibatkan berbagai wilayah dan perguruan tinggi, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan Ambon.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Akademisi UI: Ekosistem digital jadi tantangan deliberasi publik

Pewarta: Feru Lantara
Editor : Syarif Abdullah

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.