Denpasar (ANTARA) - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali I Kadek Mudarta memastikan operasional dan keberlanjutan transportasi publik Trans Metro Dewata (TMD) harus terus berlanjut sebagai strategi utama dalam mengurai kemacetan lalu lintas.

"Keberlanjutan transportasi publik itu pasti, kalau ditanyakan kepada saya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, tentu pasti saya jawab harus berlanjut tidak ada cerita kita menekan kemacetan tanpa angkutan umum dalam bauran strateginya, itu tidak mungkin," kata Mudarta di Denpasar, Kamis.

Dalam diskusi Bali Bicara itu, Kepala Dishub Bali mengatakan bahwa opsi membangun atau melebarkan jalan saja tanpa diimbangi pengembangan transportasi publik hanya akan menunda persoalan lalu lintas untuk beberapa tahun ke depan, bahkan berisiko menghadirkan masalah yang jauh lebih besar.

Selama ini, lanjutnya, pembenahan transportasi terlalu berfokus pada penambahan kapasitas jalan, sementara pemanfaatan ruang jalan secara efektif belum dilakukan secara optimal.

Ia juga menyadari persoalan pada pemanfaatan transportasi umum juga pada keterbatasan jangkauan bus TMD yang saat ini baru mencakup sekitar 10 persen wilayah kawasan perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan).

Namun untuk hal itu, ia mengatakan Dishub Bali sedang menyiapkan skema perbaikan layanan.

"Backbone layanannya yaitu bus-bus besar sudah tersedia namun untuk menjangkau daerah yang lebih luas, solusinya adalah membangun feeder atau angkutan pengumpan berukuran lebih kecil melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota agar layanan semakin dekat dengan masyarakat," ujar Mudarta.

Ia menambahkan, pembenahan angkutan umum tidak hanya bergantung pada penyediaan bus atau sarana fisik semata, melainkan juga membutuhkan perubahan pola hidup dan cara pandang masyarakat sejak dini.

Pembiasaan berjalan kaki serta pemanfaatan angkutan publik perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak dari lingkungan keluarga agar tidak bergantung pada kendaraan pribadi.

Peningkatan kelayakan dan jangkauan armada TMD ini diharapkan mampu meyakinkan pengambil kebijakan di daerah, memperkuat komitmen implementasi, serta meningkatkan minat investor untuk melakukan pendanaan bersama.

Keberlanjutan bus TMD juga mendapat dukungan dari Anggota Komisi V DPR RI Irene Yusiana Roba Putri yang menegaskan bahwa keberadaan transportasi publik merupakan sebuah keharusan demi menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Hadirnya transportasi umum itu bukan soal pilihan, melainkan keharusan dan masalah keadilan sosial, walaupun kondisinya saat ini belum sempurna, hal ini harus terus disuarakan agar pengawasannya berjalan baik," kata Irene.

Ia juga menyatakan bahwa DPR RI terus berkomitmen menjaga keadilan penganggaran pada postur APBN untuk mendukung transportasi publik di daerah.

Menurut Irene, semua daerah termasuk Bali memiliki peluang yang sama untuk mengakses subsidi transportasi dari pemerintah pusat.

"Pusat tidak boleh menutup mata terhadap kebutuhan subsidi transportasi jika realitanya daerah belum bisa mandiri, kuncinya adalah inisiatif dari pemerintah daerah dan legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk lebih jujur dan terbuka menyampaikan kebutuhan fasilitas pendukungnya ke pusat," ujar dia.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.