Dalam konteks tersebut, Idrus menilai bahwa Presiden Prabowo dapat dipahami sebagai sosok yang menghadirkan nilai-nilai keislaman melalui praksis kepemimpinannya.

"Prabowo memang bukan santri, tetapi Presiden Prabowo memang muslim sejati. Kehidupannya mencerminkan nilai dan ruhul Islam. Tetapi Islamnya Prabowo tidak seperti Islam kita. Ada orang yang tumbuh dalam tradisi santri, ada pula yang sejak lahir berada dalam lingkungan keluarga muslim yang homogen. Prabowo memiliki pengalaman keberagamaan yang berbeda," tutur Idrus, melalui keterangannya, Senin (7/9/2026).

Menurutnya, latar belakang keluarga Prabowo yang plural secara agama justru membuat keteguhan keimanannya sebagai seorang muslim menarik untuk dilihat secara lebih objektif.

Prabowo tumbuh dalam keluarga yang dikenal memiliki latar belakang multireligius, namun tetap mempertahankan identitas dan keyakinannya sebagai seorang muslim.

Baca Juga: Idrus Marham: KH Miftachul Akhyar dan Gus Kikin Dwitunggal yang Ideal

"Di tengah keluarga yang multireligion, mempertahankan keyakinan bukan sesuatu yang sederhana. Karena itu, jangan melihat keberislaman seseorang hanya dari apakah ia berasal dari keluarga pesantren atau bukan. Ada dimensi keteguhan iman yang juga harus dihargai," ujar Idrus.

Nilai keislaman seseorang juga harus dilihat dalam perspektif tantangan yang dihadapinya.

Islam yang Tidak Berhenti pada Identitas

Idrus mengatakan, ukuran seorang muslim tidak semestinya berhenti pada seberapa kuat seseorang berbicara mengenai agama atau seberapa tinggi penguasaannya terhadap teks-teks keagamaan.

"Bukankah Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar kepada anak yatim dan fakir miskin? Bukankah iman selalu memiliki konsekuensi amal? Maka muslim sejati bukan hanya orang yang cerdas memahami teks agama, tetapi orang yang mampu menerjemahkan nilai agama menjadi tindakan nyata," terangnya.

Dalam perspektif tersebut, berbagai program pemerintahan yang diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, perlindungan masyarakat rentan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat sebagai bagian dari ikhtiar menghadirkan maslahah.

Tradisi Islam sendiri menempatkan akhlak sebagai inti penting keberagamaan. Nabi Muhammad SAW menegaskan misi penyempurnaan kemuliaan akhlak.

Baca Juga: Idrus Marham Soroti Pernyataan Budi Arie soal Perubahan Politik Sebelum 2029

Karena itu, keberagamaan tidak cukup hanya menjadi identitas personal, tetapi harus hadir dalam hubungan manusia dengan manusia.

"Agama pada akhirnya harus menjadi akhlak. Kalau agama hanya menjadi wacana, ia belum selesai. Nilai agama harus terlihat dalam kepedulian, keadilan, kasih sayang, amanah, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama," kata Idrus, mengutip hadis Rasulullah SAW.

Islam, Sains, dan Peradaban

Idrus juga mengingatkan agar Islam tidak dipahami secara dikotomis dengan ilmu pengetahuan. Menurutnya, Islam memiliki pandangan yang holistik terhadap kehidupan.

Karena itu, pengembangan sains, teknologi, inovasi, pendidikan, dan pembangunan peradaban tidak seharusnya diposisikan berhadap-hadapan dengan agama.

"Islam itu universal, komprehensif atau holistik, terintegrasi dan fleksibel. Jangan kita dikotomikan agama dengan sains. Peradaban Islam justru pernah mengalami masa ketika ilmu agama, filsafat, kedokteran, matematika, astronomi dan berbagai disiplin ilmu berkembang dalam satu ekosistem peradaban," jelasnya.

Dalam konteks kekinian, perhatian Prabowo terhadap sains, teknologi, inovasi dan pembangunan sumber daya manusia dan orientasi kepada kesejahteraan sosial merupakan bagian dari tantangan membangun Indonesia sebagai bangsa maju.

Baca Juga: Idrus Marham: Polemik Film Pesta Babi Harus Jadi Momentum Perkuat Nasionalisme

Baru Dipersoalkan Setelah Muktamar NU?

Idrus juga mempertanyakan munculnya polemik mengenai buku "Islam ala Prabowo" pada momentum setelah Muktamar ke-35 NU.

Buku tersebut diketahui telah terbit pada Agustus 2025, sehingga bukan merupakan karya yang baru muncul ke publik. Jika terdapat persoalan substansial mengenai isi buku, semestinya kritik dapat disampaikan sejak buku tersebut diterbitkan dan beredar.

"Buku ini terbit Agustus 2025. Artinya, sudah lebih dari satu tahun buku itu hadir dan dibaca publik. Mengapa baru sekarang dipersoalkan, setelah muktamar?" ujarnya.

Sebagai salah satu kontributor tulisan dalam buku tersebut, Idrus menyayangkan apabila keberatan terhadap buku baru muncul setelah berlangsung cukup lama.

"Terus terang saya menyayangkan kalau kemudian buku ini dipersoalkan sekarang. Kalau memang sejak awal ada keberatan terhadap judul, isi, atau substansi buku ini, mengapa tidak disampaikan sejak pertama kali buku tersebut diterbitkan? Mengapa tidak sejak awal ditolak atau diberikan catatan dan kritik secara terbuka?" katanya.

Menurut Idrus, kritik yang disampaikan sejak awal justru akan jauh lebih sehat karena para penulis maupun pihak yang memiliki keberatan dapat berdialog secara langsung mengenai substansi buku. Dengan demikian, perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi polemik yang kemudian dikaitkan dengan momentum politik atau dinamika organisasi.

Baca Juga: Idrus Marham: Kritik Harus Rasional, Objektif dan Berorientasi Kepentingan Bangsa

"Kalau ada yang tidak setuju, silakan. Kalau ada yang menganggap judulnya kurang tepat, silakan dikritik. Kalau ada substansi yang dianggap keliru, mari kita diskusikan," katanya.

Idrus menegaskan bahwa keterlibatannya sebagai salah satu kontributor buku tersebut bukan dalam rangka mengkultuskan sosok Prabowo, apalagi menjadikan agama sebagai alat legitimasi politik.

"Karena saya ikut menulis di dalamnya, saya tentu memahami proses dan semangat yang melatarbelakangi buku ini. Kami menulis bukan untuk membuat legitimasi politik, apalagi menjadikan agama sebagai alat politik. Justru yang ingin kami hadirkan adalah pembacaan tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," jelasnya.

Karena itu, Idrus menilai kritik terhadap buku tetap merupakan sesuatu yang wajar dan sah. Namun, kritik sebaiknya diarahkan pada substansi dan argumentasi, bukan berkembang menjadi prasangka terhadap niat para penulis.

"Kalau ada kritik, mari kita hadapi dengan argumentasi. Kalau ada kekeliruan, mari kita luruskan. Tetapi jangan sampai sebuah buku yang seharusnya menjadi ruang diskusi tentang Islam, kebangsaan dan peradaban justru berubah menjadi sumber polarisasi," demikian Idrus.