Wagub Sulteng tekankan pentingnya validitas data untuk program bedah rumah

2026-07-21 12:23

Wagub Sulteng tekankan pentingnya validitas data untuk program bedah rumah

Selasa, 21 Juli 2026 19:23 WIB

Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido. ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng

Palu (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Reny A. Lamadjido menekankan pentingnya validitas data dalam mendukung program penyediaan rumah layak huni atau bedah rumah untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran serta bermanfaat bagi masyarakat.

“Kalau datanya valid, datanya tepat sasaran, dan datanya cepat, maka pekerjaan kita akan lebih mudah. Kita tidak boleh lagi bekerja dengan data yang tidak jelas. Setiap program pemerintah membutuhkan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya di Palu, Selasa.

Ia mengatakan data yang akurat, lengkap, dan tepat sasaran menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan, menghindari kesalahan sasaran, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Menurut dia, program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), membutuhkan dukungan sistem pendataan yang kuat agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan kuota alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 sebanyak 5.977 unit untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah layak huni.

Oleh karena itu, Wagub menekankan tiga hal yang perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, yakni penguatan data, digitalisasi, dan inovasi. Ketiganya, kata dia, menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Ia menjelaskan digitalisasi akan membantu pemerintah dalam proses verifikasi data, memperkuat transparansi, serta memudahkan pemantauan terhadap penerima manfaat program perumahan.

“Digitalisasi membuat pekerjaan kita lebih transparan dan akuntabel. Karena itu, saya meminta seluruh organisasi perangkat daerah memiliki data yang jelas dan sistem identifikasi yang baik,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi pengembangan aplikasi e-Berani Tampak oleh Dinas Perkimtan sebagai sistem informasi terpadu bidang perumahan.

Melalui aplikasi tersebut, pemerintah daerah dapat mengakses data masyarakat berdasarkan nomor Kartu Keluarga (KK), alamat, hingga tingkat desil kesejahteraan sebagai dasar dalam menentukan penerima bantuan.

Ia juga mendorong agar sistem tersebut terus disempurnakan, termasuk dengan melengkapi data lokasi rumah penerima bantuan menggunakan titik koordinat.

Menurut dia, data lokasi akan memudahkan pemerintah dalam memantau kondisi rumah penerima serta mengambil kebijakan secara lebih cepat dan tepat.

“Saya sarankan setiap rumah yang mendapatkan bantuan dilengkapi koordinat lokasi. Ketika pimpinan daerah atau pemerintah pusat membutuhkan data, cukup membuka sistem, rumah yang dimaksud bisa langsung terlihat, siapa penerimanya, bagaimana kondisinya, dan berada pada tingkat kesejahteraan yang mana,” katanya.

Selain penguatan data dan digitalisasi, dia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah terus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik agar setiap program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wakil Gubernur menegaskan bahwa program bedah rumah memiliki keterkaitan erat dengan upaya menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.

Menurut dia, rumah tidak layak huni menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga penanganannya harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.

“Komitmen Gubernur dan saya sangat kuat agar program Berani Bedah Rumah ini berhasil. Karena ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, maka kualitas hidup mereka meningkat dan salah satu persoalan kemiskinan dapat kita tekan,” ujarnya.