Wakil Ketua DPRD Jateng minta B50 didukung kebijakan DMO minyak sawit

2026-07-11 05:32

Wakil Ketua DPRD Jateng minta B50 didukung kebijakan DMO minyak sawit

Sabtu, 11 Juli 2026 12:32 WIB

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh (ANTARA/HO-DPRD Jateng)

Semarang (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh mengapresiasi kebijakan mandatori Biodiesel B50 namun perlu didukung penerapan yang ketat dan transparan terhadap aturan Domestic Market Obligation (DMO) minyak kelapa sawit.

"Ada lonjakan kebutuhan minyak sawit yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan biodiesel B50, dimana setengah dari setiap liter biodiesel berisi minyak sawit," kata Saleh di Semarang, Sabtu.

Ia mencontohkan saat program masih B40, kebutuhan crude palm oil sudah mencapai 13,8 juta kl atau setara 14,57 juta ton.

"Perkiraan kami, untuk B50 kebutuhan CPO-nya bisa mencapai 19 juta ton," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, untuk keberlangsungan Program B50 diperlukan dukungan dari sektor lain, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian

Kewenangan Kementerian Perdagangan, kata dia. dalam hal minyak sawit mencakup pengaturan tata niaga ekspor, kebijakan kewajiban pasok dalam negeri, pengawasan peredaran dan tata kelola minyak goreng sawit.

Selain itu, lanjut dia, Kementerian Perdagangan juga berwenang dalam menerbitkan Persetujuan Ekspor.

Sementara Kementerian Pertanian, menurut dia, berwenang dalam tata kelola minyak sawit yang berfokus pada sektor hulu dan budidaya, yang mencakup pembinaan, penetapan standar, dan pengembangan produksi.

Ia juga meyakini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang bertugas mengimplementasikan B50 secara teknis sudah siap mengamankan kebijakan tersebut

Ia mengatakan Program Biodiesel B50 merupakan langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan energi nasional yang relevan dengan program swasembada energi yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.

"Program B50 akan mendorong ekonomi rakyat, petani pemilik kebun sawit akan terdorong pertumbuhan dan kesejahteraannya," katanya.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak, khususnya para pemilik kebun sawit, untuk mendukung keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Ia juga menekankan perlu ada pengawasan yang ketat dan transparan, supaya dampak program terhadap kemajuan bersama tercapai.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.