...fokusnya akan tertuju pada memfasilitasi sertifikasi halal antara Malaysia dan Indonesia untuk meluncurkan perdagangan halal dua arah antara kedua negara

Perak, Malaysia (ANTARA) - Malaysia mengumumkan pembentukan Dewan Halal Malaysia-Indonesia, sebagai upaya memperkuat diplomasi halal kedua negara, kata Wakil Perdana Menteri (PM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi.

Ahmad Zahid seperti dilaporkan BERNAMA mengatakan dewan tersebut akan dipimpin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia, sementara Malaysia akan bertindak sebagai sekretaris jenderal dewan, dengan pertemuan pertama dijadwalkan pada bulan Oktober 2026.

"Bulan depan, fokusnya akan tertuju pada memfasilitasi sertifikasi halal antara Malaysia dan Indonesia untuk meluncurkan perdagangan halal dua arah antara kedua negara," katanya dalam pidatonya di Global Halal Summit 2026, Kuala Lumpur, Jumat.

Ia mengatakan Malaysia dan Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama pada tahun 2023, sementara negosiasi bilateral untuk memfasilitasi sertifikasi halal dan perdagangan antara kedua negara telah selesai pada bulan Juni 2026.

Baca juga: RI-Malaysia perkuat kemitraan strategis, fokus halal dan konektivitas

Menurutnya, kerja sama yang lebih erat dapat mengidentifikasi metode praktis untuk memfasilitasi perdagangan, mengurangi duplikasi, dan menghubungkan perusahaan dengan rantai pasokan regional.

"Tujuan diplomasi halal adalah agar kedua belah pihak dapat memanfaatkan kepercayaan yang telah dibangun untuk membuka pasar, memfasilitasi investasi, dan menciptakan peluang bersama," katanya.

Ahmad Zahid mengatakan kerja sama ini pada akhirnya akan menghasilkan pengurangan hambatan, akses pasar yang lebih mudah, dan lebih banyak perusahaan yang melakukan perdagangan lintas batas.

Baca juga: BPJPH: Negara tetangga ingin kerja sama sertifikasi halal dengan RI

Ia mengatakan produsen kecil perlu memiliki jalur yang lebih jelas untuk menemukan pembeli di luar negeri, sementara perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi halal perlu diberikan dukungan yang mereka butuhkan untuk memenuhi pesanan ekspor pertama mereka.

"Masa depan halal bergantung pada seberapa baik kita dapat terhubung satu sama lain dan membangun kepercayaan di masa depan," katanya, seraya menambahkan bahwa Malaysia bertujuan meningkatkan ekspor halal menjadi sekitar 80 miliar ringgit (Rp351 triliun) pada tahun 2030.

Ahmad Zahid mengatakan industri halal menyumbang sekitar 11 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Malaysia, tetapi hanya sekitar 14,7 persen dari perusahaan yang memiliki sertifikasi halal adalah eksportir.

"Untuk mewujudkan ambisi kami, kami perlu membantu lebih banyak perusahaan ini untuk bersaing di luar negeri. Sertifikasi hanyalah permulaan perjalanan. Perusahaan juga membutuhkan produksi yang konsisten, pengemasan yang akurat, modal kerja, logistik yang andal, dan pemahaman tentang pasar sasaran mereka," katanya.

Baca juga: Malaysia serukan pererat kerja sama perluas ekonomi halal global

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.