Medan, Sumut (ANTARA) - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengubah pola kerja yang lebih agresif guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

"Saya minta Bapenda untuk mengubah pola kerja yang lebih agresif, terukur dan berorientasi pada solusi nyata," ujar Rico seusai Rapat Evaluasi Penerima Pajak Daerah Tahun 2026 di Medan, Sumut, Kamis.

Rico mengatakan kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah kota mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang hingga saat ini belum berjalan maksimal.

Menurut dia, berdasarkan laporan dari organisasi perangkat daerah terkait, realisasi pajak daerah hingga Oktober 2026 baru mencapai 64,54 persen dari target Rp3,64 triliun.

"Untuk mencapai 100 persen, Bapenda harus melakukan berbagai upaya antar lain mengubah pola kerja yang lebih agresif lagi," kata dia.

Rico mengatakan capaian tersebut harus menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran agar realisasi pajak daerah di wilayah yang dipimpinnya dapat terwujud demi pembangunan wilayah itu.

"Saya minta Bapenda untuk tidak sekadar menginventarisasi masalah tanpa kepastian tenggat waktu. Ini harus lebih bekerja maksimal," sebut dia.

Wali Kota mengatakan pembangunan daerah seperti fasilitas umum dan layanan publik yang baik tergantung pada efektivitas penerima pajak daerah.

"Oleh karena itu, dalam evaluasi triwulan ketiga saya minta jajaran untuk menyusun perencanaan berbasis formula akuntansi yang akurat," ujarnya,

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Agha Novrian mengatakan jajarannya terus menggencarkan realisasi penerimaan pajak daerah.

Ia mengatakan pemerintah kota setempat melakukan berbagai upaya termasuk memanfaatkan berbagai inovasi yang telah dilaksanakan dalam mendongkrak pendapatan asli daerah.

"Untuk mengoptimalkan realisasi pajak daerah. Kami telah meluncurkan sejumlah inovasi berbasis digitalisasi seperti QRESTO, SILEDAK dan SI4P," ujar Agha.

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor : Juraidi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.