Implementasi lima prinsip tersebut menjadi standar dalam pengelolaan Dana Otsus yang mencakup perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan hingga pengawasan sehingga penggunaannya tepat sasaran dan akuntabel

Jayapura (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meminta seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua menerapkan lima prinsip dalam tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar manfaatnya dirasakan secara nyata oleh Orang Asli Papua.

"Implementasi lima prinsip tersebut menjadi standar dalam pengelolaan Dana Otsus yang mencakup perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan hingga pengawasan sehingga penggunaannya tepat sasaran dan akuntabel," katanya di Jayapura, Sabtu (25/7).

Menurut dia, prinsip 5T harus menjadi pedoman agar Dana Otsus tidak hanya terserap, tetapi juga benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.

Ribka mengatakan reformasi tata kelola Dana Otsus yang dilakukan pemerintah telah mempercepat proses penyaluran melalui interoperabilitas sistem antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas.

Baca juga: Wamendagri minta penyaluran Dana Otsus Papua terapkan prinsip 5T

Meski demikian, ia menilai reformasi tersebut masih perlu diperkuat pada aspek hilir agar keberhasilan pengelolaan Dana Otsus tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga capaian pembangunan.

Indikator tersebut meliputi penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Orang Asli Papua, serta meningkatnya kualitas pelayanan dasar.

"Kami juga mendorong penguatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah, penyempurnaan basis data Orang Asli Papua, serta penerapan tata kelola yang transparan dan berbasis data guna memastikan seluruh program Otsus tepat sasaran," katanya.

Baca juga: Kemendagri prioritaskan perbaikan tata kelola dana otsus Papua

Selain itu, Ribka meminta pemerintah daerah memastikan penggunaan Dana Otsus sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), terutama dalam mendukung misi Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.

Ia menegaskan keberhasilan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Baca juga: Wamendagri: Keberhasilan dana Otsus Papua harus dirasakan masyarakat

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.