Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur menjadi garda terdepan mencegah terjadinya praktik penyimpangan program pertanian yang dapat menghambat kemajuan sektor itu.

"Kalau panjenengan (kalian) mengetahui ada orang, misalnya menjual pupuk di atas ketentuan itu, ya dilaporkan," kata Sudaryono saat menghadiri acara pelantikan DPD HKTI Jawa Timur di Kabupaten Malang, Jumat,

Ia menyampaikan bahwa HKTI perlu menjadi corong atau pihak terdepan dalam menyosialisasikan secara spesifik program pada sektor pertanian, sekaligus menjadi mata dan telinga yang berperan mengawasi serta mencegah praktik kecurangan.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dikatakannya menaruh keberpihakan penuh terhadap para petani.

Meski demikian, sebuah program dari pemerintah untuk menghadirkan dampak positif belum tentu pula dianggap baik oleh segelintir orang yang merasa terganggu, karena sudah tidak bisa lagi melakukan kecurangan demi meraup keuntungan pribadi, juga tidak memandang kesejahteraan petani maupun perkembangan pertanian nasional.

"Jangan sampai kita hanya menjadi negara yang punya potensi saja, makanya harus dieksekusi," ucap dia.

Sementara itu, Ketua DPD HKTI Jawa Timur Arum Sabil menegaskan pihaknya berkomitmen mengambil peran membantu pemerintah guna memastikan seluruh program pertanian bisa berjalan dengan baik dan sesuai rencana.

HKTI Jawa Timur, ditegaskannya akan memberikan informasi akurat sasaran tentang potret riil kondisi pertanian di setiap daerah di provinsi setempat.

"Karena itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk membuat sebuah regulasi dan keputusan kebijakan pertanian, peternakan maupun perkebunan. Bahasanya dari Pak Wamentan adalah bagaimana pembentukan kebijakan dari pemerintah menghadirkan keadilan bagi semua pihak," ujar dia.

Arum Sabil memastikan, selain dengan pemerintah, HKTI juga selalu berkolaborasi dengan aparat penegak hukum sebagai upaya mengantisipasi terjadinya penyelewengan kebijakan maupun program dari pemerintah oleh pihak tertentu yang merugikan petani.

"Kami berbagi peran, bagi pengusaha misalnya untuk bidang alat pertaniannya. Nah, tantangan perlu dihadapi bersama-sama melalui sinergisitas," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.