Wujudkan mimpi demi tak lagi impor bahan bakar minyak

2026-09-22 11:31

Wujudkan mimpi demi tak lagi impor bahan bakar minyak

Selasa, 22 September 2026 18:31 WIB

Ilustrasi - Sampel uji produk bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit 50 persen atau B50. (ANTARA/HO-BPDP/pri.)

Semarang (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya tekad kuat dalam menggapai ketahanan energi. Sejumlah program pun disiapkan untuk mengurangi ketergantungan akan bahan bakar yang sebagian masih harus diimpor itu.

Bayangkan, betapa banyak dana yang harus dikeluarkan Pemerintah Indonesia untuk menjaga pasokan BBM dalam negeri. Dalam satu tahun, total kebutuhan nasional pada 2026 untuk bensin mencapai sekitar 38,1 juta kiloliter, sedangkan solar 40,6 juta kiloliter.

Bensin adalah jenis BBM yang paling banyak diimpor, karena produksi dalam negeri 14,27 juta KL. Sisanya 23,83 juta KL diimpor. Dua negara terbesar pemasok impor jenis ini adalah Singapura dan Malaysia. Sementara untuk solar, angka impor sudah ditekan menjadi hanya 6,26 persen karena realisasi program B40 dan B50 di dalam negeri. Bahkan, impor solar akan dihentikan total karena B50, sehingga Indonesia dapat menghemat devisa hingga Rp170 triliun per tahun.

Meski kuota impor telah berkurang, namun tetap saja kondisi geopolitik akan mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi BBM dalam negeri. Nilai tukar dolar AS yang menguat dibanding rupiah, pasokan yang terhambat karena konflik di Timur Tengah, membuat pasokan tak ada kepastian.

Sejumlah negara di Eropa kini mulai kelimpungan. Prancis, misalnya, Presiden Emmanuel Macron mendesak jajaran pemerintahannya untuk melakukan segala upaya guna mengatasi krisis bahan bakar minyak (BBM) di negara tersebut. Harga BBM yang melonjak setelah berlangsungnya konflik yang melibatkan Iran pada Februari 2026 akan tetap tinggi dalam waktu lama.

Harga solar di negara Prancis telah mencapai 2,30 euro (sekitar Rp46.809) per liter, sedangkan bensin mencapai 2,10 euro (sekitar Rp42.738) per liter. Angka ini lebih tinggi 30 persen dibandingkan sebelum krisis.

Macron, bahkan sampai meminta pelonggaran spesifikasi kualitas BBM agar kilang minyak lokal dapat beroperasi lebih fleksibel dan meningkatkan volume produksi hingga 20 persen.

Indonesia patut berbangga dan bersyukur dikaruniai kekayaan alam yang berlimpah. Masih banyak alternatif-alternatif lain yang dapat digunakan untuk mendukung ketahanan nasional, baik pangan maupun energi. Dua hal yang sangat vital dalam menjaga kondisi negara tetap stabil.

Untuk beras, Indonesia tak lagi impor sejak dua tahun terakhir. Stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang tersimpan di gudang Perum Bulog, hingga saat ini mencapai 4,7 juta ton per 14 September 2026.

Untuk energi, Program B50 atau biosolar, kini memasuki tahap yang terus menunjukkan perkembangan menggembirakan. B50 telah melewati uji tambang hingga 1.000 jam. Hasilnya, tidak ada kendala.

Filter mesin yang biasanya harus diganti pada durasi 250 jam dapat bertahan hingga 500 jam.

Hasil pengujian di beberapa mobil hingga 50 ribu kilometer, bahkan untuk mobil dengan keluaran produksi lama pun dapat mencapai 37 ribu kilometer, yang semuanya dalam kondisi aman baru mengganti filter. Biasanya, penggantian filter setiap 10 ribu kilometer perjalanan.

Program lain yang tengah disiapkan untuk mengurangi ketergantungan impor BBM adalah dengan menyiapkan campuran BBM 20 persen ethanol (E20) dalam kurun waktu dua tahun ke depan.

Tebu menjadi pilihan sumber bahan baku ethanol mengingat jumlah lahannya yang paling memungkinkan jika dibanding komoditas lain, seperti jagung atau singkong. Lahan yang dibutuhkan mencapai dua juta hektare. Jumlah itu bukan dari ekspansi lahan baru, tetapi memanfaatkan lahan yang sudah ada.

Jadi targetnya, E10 atau 10 persen ethanol, mulai 2027/2028, bakal hemat impor bensin 3,9 juta KL. Ketika komposisinya naik menjadi E20, maka Indonesia akan berhemat 8 juta KL bensin. Jumlah ini setara dengan 20 persen kebutuhan impor bensin. Targetnya di tahun 2028/2029, kalau bisa mewujudkan penggunaan campuran B50 dan E50 pada tahun 2030-an, Indonesia bisa menghemat devisa hingga setara 30 miliar dolar AS. Angka ini sekitar Rp500 triliun per tahun.

Meskipun demikian, tentu saja perlu dikaji berbagai hal yang dapat muncul karena program ini, misalnya ketersediaan lahan. Isu ini sangat penting karena Indonesia masih disorot tentang upaya menjaga lingkungan maupun hutan. Kebakaran hutan dan lahan, saat ini juga menjadi isu yang krusial.

Komitmen pemerintah menjadi tantangan, sekaligus jawaban terhadap program kemandirian energi. Bagaimana memanfaatkan lahan yang ada dengan tidak memperburuk kondisi alam sekitar. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta, serta pihak terkait lainnya.

Sebanyak 44 kepala daerah telah menyatakan dukungan dalam konsolidasi awal pengembangan kawasan bioetanol dengan menyiapkan potensi wilayah, lahan, serta komoditas yang sesuai kebutuhan industri.

Strategi awal dengan memprioritaskan pemanfaatan lahan yang tersedia, seperti lahan yang telah dilepaskan dan kawasan yang sesuai untuk pengembangan tanaman energi.

Ke depan, tentu saja mimpi menjadi negara yang berdaulat dalam energi bukan hal yang tidak mungkin tidak terwujud. Indonesia menjadi negara "super power" yang mampu berdikari, tentu saja berdiri di atas kaki sendiri, seperti mimpi dari para pendiri bangsa ini. Hal ini, sekaligus menjadi kado terindah bangsa Indonesia ketika memasuki era masa depan yang tetap penuh dengan ketidakpastian global.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.